PPKM Darurat Telan Anggaran Tambahan Rp225,4 Triliun
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintah berpotensi menambah anggaran Rp225,4 triliun dalam penanganan PPKM Darurat Jawa-Bali dan pengetatan PPKM Mikro di luar Jawa Bali yang diperpanjang hingga 20 Juli 2021.
"Terkait dana PPKM Darurat, ini memang ada usulan tambahan yang besarnya Rp225,4 triliun," ujar Airlangga dalam sesi teleconference, Senin (5/7).
Airlangga memaparkan, anggaran tambahan tersebut di antaranya terdiri dari penanganan kesehatan Rp120,72 triliun, program prioritas Rp10,89 triliun, perlindungan sosial Rp28,7 triliun, insentif usaha Rp15,1 triliun, dan UMKM Rp50,04 triliun.
"Itu tambahan untuk program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Juga terkait dengan stimulus Pemda, terkait dengan dana DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum) yang 8 persen yang dialokasikan untuk penanganan covid," jelasnya.
Sementara Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan, pada anggaran yang berasal dari program PEN, untuk kelompok kesehatan akan diperlukan dana tambahan dari perawatan/kesehatan Covid-19.
"Mungkin nanti ini kebutuhannya akan mencapai Rp40 triliun. Lalu untuk obat, insentif nakes juga makan ada peningkatan sedikit jadi Rp9,15 triliun," terangnya.
"Vaksinasi juga akan terus kita lakukan, dan kita membeli pengadaan vaksin maupun distribusi, dan nanti akan dikombinasikan dengan anggaran dari pemerintah daerah yang memang untuk dukungan vaksinasi," tutur Suahasil.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan program BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 per keluarga.
Baca SelengkapnyaMenko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaProgram bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaAirlangga tak menjelaskan secara rinci apa peran Jokowi di pemerintahan lima tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaDapat mengurangi permasalahan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Baca SelengkapnyaAirlangga siap menjelaskan program pemerintah yang sering kali dituding untuk menaikan suara Prabowo Gibran.
Baca SelengkapnyaMentan baru saja menandatangani alokasi penambahan pupuk bersubsidi sebesar Rp28 triliun.
Baca Selengkapnya