Merdeka.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu mengatakan, implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada tanggal 3-20 Juli 2021 berpotensi meningkatkan tren transaksi ekonomi digital di Indonesia. Penerapan PPKM Darurat ini bertujuan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 pasca libur lebaran Idul Fitri 2021.

"Pembatasan mobilitas masyarakat dan pembatasan jam operasi sentra-sentra ekonomi membuat platform digital menjadi opsi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya," ujar dia dalam keterangannya, Jumat (2/7).

Terlebih, saat ini, ekonomi digital di Indonesia kian berkembang pesat. Data Google dan Kementerian Perdagangan memperlihatkan bahwa selama pandemi Covid-19 sejak Maret 2020, konsumen digital baru dalam e-commerce di Indonesia meningkat sebanyak 37 persen sepanjang 2020.

"Valuasi ekonomi digital Indonesia pun tumbuh lebih dari 40 persen per tahunnya sejak 2015, dan pada paruh waktu 2020 penyedia layanan digital di Indonesia telah memproses transaksi senilai USD 40 miliar," ungkapnya.

Kemudian, jumlah penggunaan internet juga terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS, Indonesia mengalami kenaikan pengguna internet secara signifikan dari 10,92 persen populasi pada 2010 menjadi 43,52 persen populasi pada 2019.

Namun, data yang sama juga menunjukkan bahwa ketimpangan digital di Indonesia banyak terjadi pada bottom of the pyramid (BOP). "Seperti masyarakat miskin, perempuan, lansia, dan penduduk dengan letak geografis timur Indonesia," rincinya.

Sehingga, perlunya upaya nyata dari pemerintah untuk meminimalkan bahkan menghilangkan ketimpangan akses teknologi informasi dan komunikasi (digital divide) antar daerah di Indonesia. "Ketimpangan akses teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan penetrasi ekonomi digital dan menciptakan peluang ekonomi untuk mereka yang tinggal di kota-kota kecil dan jauh dari pusat ekonomi," pungkasnya.