Merdeka.com - The Interpreter, media asal Australia, menyebutkan 20 persen penduduk Indonesia atau sekitar 50 juta jiwa rentan miskin. Bahkan, tingkat kemiskinan di luar Jawa dan Sumatera lebih tinggi. Khususnya Papua yang 7 kali lipat lebih tinggi dari Jakarta.
Alasannya, tingkat ketimpangan Indonesia masih tinggi. Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia bahkan setara 100 juta penduduk. Pendapatan per kapita Indonesia hanya USD 3.840, lebih rendah dari Samoa, Fiji, Malaysia dan Thailand.
Kemampuan penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia pun terbatas. Sebab, pendapatan pajak Indonesia baru 9,9 persen dari GDP. Terendah setelah Myanmar di Asia Tenggara. Pun, lebih rendah dari rata-rata negara berkembang.
Tingkat stunting balita Indonesia turut tercatat sebesar 36,4 persen pada 2013. Setara dengan negara seperti Malawi, Angola, dan Sierra Leone.
The Interpreter menyebut permasalahan Indonesia terletak pada buruknya tata kelola pemerintahan dan korupsi. Kedua hal ini mengakibatkan pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan tak berjalan baik. Ketimpangan pun tak kunjung teratasi.
Terkait hal ini Politisi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Effendi Simbolon, merekomendasikan Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet.
"Ini memang masih menjadi masalah kita. Selain keterbatasan anggaran kita, juga kebijakan yang belum merata," ungkapnya seusai mengisi acara diskusi di Hotel Ibis, Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia menegaskan posisi yang perlu diganti salah satunya menteri keuangan terkait kemiskinan dan rendahnya angka serapan pajak nasional. "Ya itu tadi, maka saya lihat, paling tidak harus juga meninjau ulang (reshuffle) betul kan? Menteri keuangannya lah yang bertanggung jawab," tegasnya.
Ditemui di tempat yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Addian mengungkapkan bahwa, Jokowi telah mengucurkan anggaran pengentasan kemiskinan yang cukup besar. Khususnya untuk kemiskinan di Papua.
"Dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke papua, dalam bentuk otsus (otonomi khusus) itu hampir senilai Rp 100 triliun. Saya rasa pemerintah serius dalam menangani kemiskinan di luar Jawa, khususnya papua," tuturnya.
Dia menekankan bahwa pemerintah pusat bersungguh-sungguh dengan memberikan perhatian khusus terhadap Papua. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kebijakan BBM satu harga. "Jadi, pemerintah Jokowi sangat memperhatikan Papua," jelasnya.
Ke depannya, dia memastikan pemerintah akan memfokuskan pengawasan penyaluran dana agar berdampak langsung terhadap perbaikan ekonomi masyarakat Papua.
"Masalah monitoring, pengawasan, dan lain-lain. Akan dievaluasi, sehingga dana itu betul dirasakan manfaatnya, tidak hanya untuk program, tapi dampak langsung seperti, kemiskinan dan pengangguran," ujarnya.
Donny juga menyatakan rasa kecewa, terhadap tuduhan media Australia dan meminta pihak Kemlu (Kementerian Luar Negeri) untuk memprotes pemberitaan yang beredar.
"Segala pemberitaan itu didasarkan pada informasi yang kurang tepat, sekali lagi kita berhadapan dengan negara lain, termasuk di pasifik, yang menyebarkan informasi dan hal-hal kurang tepat. Ini menjadi tugas Kemlu melakukan diplomasi seperti dalam forum PBB menyampaikan berbagai informasi, tentang Papua sudah diluruskan," tutupnya.
Sementara, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, enggan menanggapi karena dia mengaku belum mengetahui pemberitaan media Australia yang menyorot soal kemiskinan di Indonesia. "Saya belum tahu, belum bisa konfirmasi," singkatnya seusai menghadiri Rapat Pembahasan IKN (Ibu Kota Negara) di Gedung Kemenkeu, Jakarta.
Bank Dunia mencatat bahwa tingkat kemiskinan di beberapa wilayah di Indonesia pada 2019 masih tinggi. Salah satunya Papua, di mana 27,5 persen warganya masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Dalam laporan berjudul World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2019, Weathering Growing Risks, Bank Dunia menyatakan bahwa Pemerintah RI masih punya tantangan untuk menekan ketimpangan antar daerah meski disebut telah cukup berhasil mengurangi angka kemiskinan.
Berdasarkan catatan sejak Maret 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 28 provinsi telah berhasil memangkas angka kemiskinan. Di sisi lain, angka kemiskinan di 6 provinsi justru meningkat.
Selain itu, Bank Dunia juga menyoroti kawasan timur Indonesia yang masih tertinggal secara signifikan. Ini terlihat dari Papua yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 27,5 persen. Berbanding terbalik dengan Jakarta, sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yakni 3,5 persen.
Jika mengacu pada data milik Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Tanah Air pada Maret 2019 adalah sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin dari September 2018, dan berkurang 0,41 persen poin secara Year on Year (Yoy) terhadap Maret 2018.
BPS juga melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 adalah sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018, dan terpangkas 0,80 juta orang dari Maret 2018.
Sementara prosentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Begitu juga prosentase penduduk miskin di daerah pedesaan, yang turun dari 13,10 persen pada September 2018 menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.
Advertisement
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan bisa diturunkan menjadi 8,5-9 persen di 2020. Hal ini seiring dengan berbagai program belanja yang digelontorkan pemerintah di tahun depan.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, pada Jumat 16 Agustus 2019. "Berbagai belanja tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2020," ujar dia.
Presiden Jokowi menjelaskan, target-target yang akan dicapai pemerintah dari belanja di 2020 antara lain penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen. Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai0,380.
"Pemerintah juga optimis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM mencapai 72,51 pada tahun 2020," ucap dia.
[bim]Baca juga:
Kisah Bu Iya Merawat Dua Anak yang Lumpuh Sejak Lahir
Kemiskinan di Pesisir Jakarta
Wapres Ma'ruf: Menghilangkan Kemiskinan dengan Bantuan Sosial Tidak Cukup
Sri Mulyani Sebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Solusi Kemiskinan
Fakta di Balik Viral Bocah di Lamongan Kesulitan Berobat
Rambut Gimbal Nenek Sukiyah Jadi Sarang Kecoa dan Tikus Bikin Relawan Merinding
Jurus Pertamina Jadi Perusahaan Hijau, Tak Lagi Andalkan Produk Mencemari Lingkungan
Sekitar 8 Jam yang laluErick Thohir Ingin Bandara Jadi Etalase Kebudayaan dan Kesenian Indonesia
Sekitar 8 Jam yang laluIndonesia Jadi Negara Terendah dalam Pemanfaatan PLTS di Asia Tenggara
Sekitar 9 Jam yang laluPemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia Ternyata Baru 0,3 Persen
Sekitar 10 Jam yang laluMenteri Bahlil: Foxconn Berminat Investasi Smart City di Ibu Kota Baru
Sekitar 11 Jam yang laluSelamatkan Keuangan Negara, Semen Indonesia Kolaborasi dengan Kejaksaan Agung
Sekitar 11 Jam yang laluPerkembangan Ekonomi Syariah Indonesia Stagnan, Hanya Makanan Halal Naik Peringkat
Sekitar 12 Jam yang laluTerbongkar, Ini Misi Dibawa Jokowi Bertemu Presiden Rusia dan Ukraina
Sekitar 13 Jam yang laluStrategi Negara-Negara G20 Atasi Krisis Pangan Akibat Perang Rusia dan Ukraina
Sekitar 14 Jam yang laluBegini Cara Beli Minyak Goreng Curah Pakai Aplikasi Peduli Lindungi
Sekitar 14 Jam yang laluErick Thohir: Bukan Zamannya Lagi Mencari Kesalahan Korban Pelecehan Seksual
Sekitar 15 Jam yang laluMasyarakat Perlu Dilibatkan dalam Perumusan Regulasi IHT, Ini Sebabnya
Sekitar 16 Jam yang laluTangkal Resesi, Bank Indonesia Diminta Naikkan Suku Bunga Acuan
Sekitar 16 Jam yang laluTarik Wisatawan, Desa Wisata Dituntut Beri Pengalaman Unik dan Atraksi Menarik
Sekitar 17 Jam yang laluCerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 1 Minggu yang laluSosok John Wempi Wetipo, Kader PDIP Miliki Rp65 M Dipuji Megawati Karena Disiplin
Sekitar 1 Minggu yang laluLuhut Bongkar Rahasia, Kisah di Balik Jokowi Sering Merotasinya Sebagai Menteri
Sekitar 4 Hari yang laluMomen Jokowi Lupa Sapa Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto di Sidang Kabinet Paripurna
Sekitar 6 Hari yang laluCerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 1 Minggu yang laluJokowi: Saya akan Ajak Negara G7 untuk Upayakan Perdamaian di Ukraina
Sekitar 16 Jam yang laluKedekatan Jokowi dan Luhut, Hingga Merasa Selalu Dilindungi
Sekitar 1 Hari yang laluElite Parpol Ramai Lobi-Lobi buat Pencapresan, PSI Kutip Jokowi 'Ojo Kesusu'
Sekitar 2 Hari yang laluVIDEO: Pasukan Elite TNI di Paspampres Kawal Jokowi ke Ukraina dan Rusia
Sekitar 2 Hari yang laluMenkes Minta Bantuan Jepang Jaga Kualitas Mesin Pendingin Vaksin
Sekitar 7 Jam yang laluUpdate 26 Juni 2022: Kasus Positif Covid-19 Tambah 1.726 Orang
Sekitar 11 Jam yang laluKasus Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 Naik, Menkes: Rate Nasional Masih Terkendali
Sekitar 11 Jam yang laluHarga BBM Shell Kembali Naik, Bagaimana dengan Pertamina?
Sekitar 3 Minggu yang laluJokowi Soal Harga BBM: Subsidi APBN Gede Sekali, Tahan Sampai Kapan?
Sekitar 1 Bulan yang laluRusia Serang Ibu Kota Ukraina, Satu Orang Tewas
Sekitar 7 Jam yang laluRusia Berhasil Rebut Wilayah Severodonetsk dari Pasukan Ukraina
Sekitar 11 Jam yang laluAdvertisement
Advertisement
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami