Merdeka.com - The Interpreter, media asal Australia, menyebutkan 20 persen penduduk Indonesia atau sekitar 50 juta jiwa rentan miskin. Bahkan, tingkat kemiskinan di luar Jawa dan Sumatera lebih tinggi. Khususnya Papua yang 7 kali lipat lebih tinggi dari Jakarta.

Alasannya, tingkat ketimpangan Indonesia masih tinggi. Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia bahkan setara 100 juta penduduk. Pendapatan per kapita Indonesia hanya USD 3.840, lebih rendah dari Samoa, Fiji, Malaysia dan Thailand.

Kemampuan penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia pun terbatas. Sebab, pendapatan pajak Indonesia baru 9,9 persen dari GDP. Terendah setelah Myanmar di Asia Tenggara. Pun, lebih rendah dari rata-rata negara berkembang.

Tingkat stunting balita Indonesia turut tercatat sebesar 36,4 persen pada 2013. Setara dengan negara seperti Malawi, Angola, dan Sierra Leone.

The Interpreter menyebut permasalahan Indonesia terletak pada buruknya tata kelola pemerintahan dan korupsi. Kedua hal ini mengakibatkan pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan tak berjalan baik. Ketimpangan pun tak kunjung teratasi.

Terkait hal ini Politisi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Effendi Simbolon, merekomendasikan Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet.

"Ini memang masih menjadi masalah kita. Selain keterbatasan anggaran kita, juga kebijakan yang belum merata," ungkapnya seusai mengisi acara diskusi di Hotel Ibis, Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menegaskan posisi yang perlu diganti salah satunya menteri keuangan terkait kemiskinan dan rendahnya angka serapan pajak nasional. "Ya itu tadi, maka saya lihat, paling tidak harus juga meninjau ulang (reshuffle) betul kan? Menteri keuangannya lah yang bertanggung jawab," tegasnya.

Ditemui di tempat yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Addian mengungkapkan bahwa, Jokowi telah mengucurkan anggaran pengentasan kemiskinan yang cukup besar. Khususnya untuk kemiskinan di Papua.

"Dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke papua, dalam bentuk otsus (otonomi khusus) itu hampir senilai Rp 100 triliun. Saya rasa pemerintah serius dalam menangani kemiskinan di luar Jawa, khususnya papua," tuturnya.

Dia menekankan bahwa pemerintah pusat bersungguh-sungguh dengan memberikan perhatian khusus terhadap Papua. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kebijakan BBM satu harga. "Jadi, pemerintah Jokowi sangat memperhatikan Papua," jelasnya.

Ke depannya, dia memastikan pemerintah akan memfokuskan pengawasan penyaluran dana agar berdampak langsung terhadap perbaikan ekonomi masyarakat Papua.

"Masalah monitoring, pengawasan, dan lain-lain. Akan dievaluasi, sehingga dana itu betul dirasakan manfaatnya, tidak hanya untuk program, tapi dampak langsung seperti, kemiskinan dan pengangguran," ujarnya.

Donny juga menyatakan rasa kecewa, terhadap tuduhan media Australia dan meminta pihak Kemlu (Kementerian Luar Negeri) untuk memprotes pemberitaan yang beredar.

"Segala pemberitaan itu didasarkan pada informasi yang kurang tepat, sekali lagi kita berhadapan dengan negara lain, termasuk di pasifik, yang menyebarkan informasi dan hal-hal kurang tepat. Ini menjadi tugas Kemlu melakukan diplomasi seperti dalam forum PBB menyampaikan berbagai informasi, tentang Papua sudah diluruskan," tutupnya.

Sementara, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, enggan menanggapi karena dia mengaku belum mengetahui pemberitaan media Australia yang menyorot soal kemiskinan di Indonesia. "Saya belum tahu, belum bisa konfirmasi," singkatnya seusai menghadiri Rapat Pembahasan IKN (Ibu Kota Negara) di Gedung Kemenkeu, Jakarta.