Positif bikin APBN-P, Jokowi masih bakal cari utang

Rabu, 24 September 2014 20:35 Reporter : Ardyan Mohamad
Positif bikin APBN-P, Jokowi masih bakal cari utang jokowi-jk umumkan struktur kabinet. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Tim Transisi Presiden Terpilih Joko Widodo langsung menyusun skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun depan. Ini untuk merespon RAPBN 2015 susunan pemerintahan dan DPR saat ini, yang belum mengakomodir program-program presiden baru.

Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto memaparkan, APBN Perubahan yang mereka rancang sudah pasti memuat pengalihan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggaran itu akan diarahkan ke pos belanja produktif.

"Pada waktu yang tepat, Pak Jokowi akan mengumumkan APBN Perubahan, sehingga komitmen pemerintahan baru terjaga untuk menggerakkan perekonomian, terutama di sektor yang produktif," ujarnya di Kantor Tim Transisi, Jakarta, Rabu (24/9).

Alasan lain pihaknya langsung menyusun APBN-P ini karena disinyalir beberapa pencari rente sedang merancang keuntungan sepihak, dari RAPBN 2015. Terutama untuk pendanaan proyek-proyek pribadi mereka.

Tanpa merinci seperti apa aksi spekulan itu, Hasto meyakini APBN-P yang mereka susun akan menutup celah beroperasinya mafia. "Di saat yang tepat akan ada sinyal, sehingga mereka yang sekarang sedang deal mensponsori proyek tertentu akan gigit jari. APBN tidak untuk dibagi-bagi," tandasnya.

Ditemui terpisah, Anggota Kelompok kerja APBN Tim Transisi Arif Budimanta mengatakan penyusunan APBN di era Jokowi mempertimbangkan tiga kemungkinan. Pertama masih ekspansif, artinya mempertahankan defisit. Kedua, defisit juga masih ada, tapi moderat. Ketiga, pola anggaran seimbang, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.

Karena Jokowi mengharapkan perekonomian tumbuh di atas 6 persen, maka pola ekspansif akan diambil dan pemerintah menerbitkan surat utang. Tapi, imbuh Arif, cara menutup defisitnya bukan dari obligasi biasa seperti biasa dilakukan selama era Susilo Bambang Yudhoyono.

"Lebih bagus penerbitan Surat Berharga Negara-nya project based, diarahkan langsung ke proyek tertentu," ungkapnya.

Diharapkan Tim Transisi, bila defisit dibiayai underlying project yang riil, maka pemerintah bisa mendapatkan keuntungan. Arif menggambarkan untuk memberi imbal hasil 6 persen, maka obligasi pemerintah wajib diarahkan pada proyek-proyek infrastruktur atau sejenis, dengan tingkat pengembalian modal 10 persen per tahun.

Arif yakin utang produktif ini untuk menghindarkan pemanfaatan SBN hanya untuk membayar gaji pegawai negeri. "Sehingga kita tidak terjebak untuk bayar gaji pegawai, belanja barang, masa untuk makan kita pakai utang. Untuk modal kerja kita pakai utang," kata politikus PDI-P ini.

Untuk diketahui, dalam RAPBN 2015 yang disetujui bersama panitia kerja badan Anggaran DPR, ada dua jenis defisit. Pertama sebesar Rp 224 triliun, berarti defisit 2,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Skenario ini tidak melibatkan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak.

Sedangkan skenario kedua, ada kenaikan BBM sehingga APBN cukup nombok Rp 249,7 triliun, atau 2,21 persen terhadap PDB.

Sebelumnya, Jokowi kembali berjanji tidak akan menambah utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Caranya dengan melakukan pembekuan anggaran.

"Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).

Sedangkan untuk pembayaran utang yang semakin menumpuk, Jokowi menjawab dengan enteng. "Kalau utang ya dibayar," singkatnya. [bim]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini