Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memberikan arahan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Dalam aturan ini, Jokowi menugaskan kepada seluruh Kementerian Lembaga dan pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk bekerja sama serta berkolaborasi membuat data pembangunan valid, kredibel, akurat mutakhir dan mudah diakses.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa mengatakan dengan adanya SDI akan mempermudah para instansi pusat dan daerah untuk mengakses data.

Menurutnya, diperlukan sebuah standarisasi data yang baik maupun metodologi yang nantinya diterangkan dalam metadata yang baku serta mengacu pada kode referensi yang disepakati.

"Kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah menjadi sangat penting karena itu portal satu data indonesia mudah-mudahan dapat menjadi satu solusi," ujar Suharso, dalam acara Grand Launching Satu Data Indonesia, Jumat (23/12).

Dia menerangkan portal SDI tersebut berfungsi sebagai marketplace data pemerintah yakni dengan mempertemukan supply dan demand terhadap data.

"Jadi kita punya marketplace yang namanya satu data Indonesia dalam portal SDI harusnya terhubung dengan seluruh portal data di masing-masing kementerian lembaga dan daerah," terang dia.

Nantinya berbagai macam jenis data baik statistik, spasial maupun keuangan di seluruh pemerintah akan bermuara di portal SDI. Sehingga portal SDI diharapkan menjadi single source of truth and the ultimate source of government data in Indonesia.

"Ini cita-cita amat tinggi sekali, mudah-mudahan ini menjadi data yang benar-benar kredibel, tunggal karena tadi standarisasinya sudah jelas sehingga cara membacanya (data) pun menjadi cara membaca yang sama," tambahnya.