Merdeka.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya penurunan daya beli masyarakat di Indonesia. Sebab, penerimaan Pajak Penambahan Nilai (PPN) tercatat masih tumbuh sekitar 12,1 persen.

"PPN artinya apa sih? artinya ada transaksi di situ karena pajak pertambahan nilai, artinya ada transaksi di situ, ada jual beli di situ," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI), di Jakarta Convention Center (Jakarta), Jakarta, Selasa (28/11).

Data pendukung lainnya adalah naiknya jumlah kunjungan turis asing ke Indonesia. Tercatat, kunjungan wisatawan asing mencapai 10,46 juta orang atau naik 25 persen. Sementara di negara lain menurut Jokowi hanya sekitar 5 persen.

Menurut Jokowi, saat ini banyak model bisnis baru yang mengubah perilaku konsumen dalam konsumsi. Seperti peralihan belanja offline ke online, serta konsumsi masyarakat yang semula pergi ke toko menjadi memilih ke wisata.

"Dulu orang senang belanja ke mal, toko. Sekarang orang konsumsi dunia wisata, suka pelesiran. shifting ini harus kita pahami bahwa ada perubahan, ada pergeseran juga offline ke online," katanya.

Namun demikian, Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo mengatakan, penurunan daya beli nyata terjadi, bahkan ditemukan langsung saat dia melakukan inspeksi mendadak di Surabaya, Jawa Timur.

"Bahkan penurunan itu mencapai sekitar 40 persen," tegas Bambang Haryo usai meninjau home industry kripik Samijali di eks-lokalisasi Jarak, kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan.

Menurutnya, penurunan daya beli yang terjadi berbeda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan tingkat daya beli masyarakat naik, tapi hanya terpengaruh cara belanja dari offline ke online.

"Apa kemudian bahan-bahan dapur yang dijual di pasar tradisional itu juga dibeli secara on-line? Kalau beli daging mentah, bawang atau apa, apa bisa lewat on-line?" tanyan politikus Gerindra ini.

Bambang menilai, merosotnya daya beli masyarakat di pasar-pasar tradisional ini karena beberapa faktor. Di antaranya, suasana pasar yang kumuh. "Pasar hanya bersih ketika ada kunjungan dari pejabat saja," tandasnya.

Faktor kedua yaitu, saat ini masyarakat juga dihadapkan pada persoalan ekonomi yang tak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran atau ‘lebih besar pasak daripada tiang’. Ini terjadi karena adanya kenaikan kebutuhan seperti tarif dasar listrik.

"Semua biaya pengeluaran masyarakat terus naik. Beban biaya listrik yang tinggi, menjadi faktor ketakutan masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih banyak. Ini jelas menjadi faktor menurunnya daya beli."

Penurunan daya beli masyarakat bahkan diprediksi masih akan terus berlanjut hingga 2018 mendatang. Silakan klik selanjutnya.