Merdeka.com - Menteri BUMN, Rini Soemarno dicekal mengikuti segala rapat di DPR terkait hasil Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II, sejak akhir Desember 2015 lalu. Salah satu butir hasil Pansus itu adalah merekomendasikan ke Presiden Jokowi agar memberhentikan Rini dari posisi Menteri BUMN dan melarangnya mengikuti segala rapat di DPR.

Sejak saat itu, Rini tak lagi datang ke DPR. Untuk rapat kerja bidang BUMN, Rini diwakilkan Menteri Keuangan. Pada 16 Agustus lalu, Rini sempat singgah di Senayan. Namun, waktu itu dia datang untuk ikut sidang tahunan MPR, bukan agenda DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asman Natawijaya sudah berulang kali meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin untuk segera mencabut surat pencekalan dari Fadli Zon tersebut.

Sebab, pihaknya sangat membutuhkan informasi akurat dari Rini perihal perkembangan BUMN dan kebijakannya. Mengingat, sudah hampir 1 tahun Komisi VI DPR tak pernah mendapat informasi apapun dari Rini.

"Teman-teman memang tidak mau, terkait surat Fadli Zon. Kita ingin Menteri (Rini) ke mari. Itu tidak ada (masalah) apa-apa. Kita butuh informasi yang benar dari Ibu Menteri. Ketua DPR harus cabut surat Fadli Zon. Surat dia itu masih eksis. Padahal itu bukan surat dari paripurna," ujarnya di komplek DPR, Senayan Jakarta, Kamis (20/10).

Menurut Azam, terhentinya komunikasi antara DPR dengan Menteri BUMN dinilai akan memberikan hal buruk di tubuh kementerian. Hal ini juga dikhawatirkan akan berdampak sampai ke masyarakat.

"Ini tidak sehat. Untuk kementerian sendiri, BUMN, komisi VI, dan untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ini hampir setahun. Masalahnya BUMN mau dibawa ke mana?," tuturnya.

Permohonan pencabutan pencekalan Rini tak pernah digubris, Azam naik pitam dan kesal dengan Pimpinan DPR.