Merdeka.com - Polemik PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia masih belum usai. Kedua belah pihak tidak ada yang mengalah dan tetap pada pendirian masing-masing. Polemik ini terkait pada aturan pengubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen, dan kewajiban pajak yang belum dibayar.

Freeport McMoran telah menyatakan keberatan terkait perubahan status ini secara sepihak. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini meminta pemerintah mengkaji ulang pengubahan KK menjadi IUPK tersebut. Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard C Adkerson jauh-jauh terbang dari Amerika hanya untuk mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur arbitrase internasional jika dalam waktu 120 hari perundingan dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut berakhir buntu.

Aktivis Yayasan Pusaka Arkilaus Baho mengatakan keinginan pemerintah untuk memiliki divestasi 51 persen Freeport, memang membuat perusahaan tambang Amerika Serikat ini tidak nyaman. Bahkan, dia menilai Freeport tidak akan mau menyerahkan tambangnya kepada pemerintah.

"Freeport tidak akan memberikan Gasberg kepada pemerintah. Karena Gasberg tumpuan bisnis Freeport. Jadi dapur Freeport pusat untuk melakukan usaha bidang lain disana seperti minyak, gas dan batubara," ujar Arkilaus di Hotel Morrissye, Jakarta, Senin (27/2).

Oleh karena itu, keinginan pemerintah untuk dapat menguasai tambang Freeport dinilai tidak bisa berjalan mulus. Sebab, Freeport akan menempuh segala cara untuk mempertahankan keuntungan yang dimiliki seperti sebelumnya.

"Freeport itu, pasti akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan keuntungannya selama ini. Dia punya banyak cara. Bahkan dengan provokasi warga dan pekerja diajak supaya membenci pemerintah. Pekerja dan lembaga yang pernah MoU dengan Freeport diprovokasi untuk benci pemerintah, ini dampaknya luar biasa," katanya.

Polemik PT Freeport ini masih terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan, Freeport telah merumahkan ribuan karyawan yang diduga sebagai alat untuk menekan pemerintah. Karyawan-pun melakukan demo di depan Kementerian ESDM, kemarin. Banyak cerita lain dari polemik PT Freeport ini. Berikut uraiannya.

Freeport babat 17 gunung dan minta ditutup

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng meminta pemerintah Jokowi-JK untuk mengelola sendiri tambang emas di Papua. PT Freeport Indonesia selama ini menurutnya tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua.

Menurut Eltimus, Freeport telah membabat habis 17 gunung di Papua, namun warga Papua tidak merasakan dampaknya.

"Kalau dari pemerintah, kami mau Freeport itu tutup, sudah habis 17 gunung, kami kasih tahu saja Freeport tutup kalau negara miliki perusahaan ya kelola sendiri saja," katanya di Jakarta, Selasa (7/3).

Meski demikian, Eltinus Omaleng mendukung demo yang dilakukan oleh karyawan PT Freeport Indonesia di depan Kementerian ESDM, Jakarta, siang ini.

Menurutnya, para karyawan pernah menemuinya untuk meminta dana membeli tiket ke Jakarta. Sebab, mereka mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya, sehingga mereka harus menyampaikan aspirasinya.

"Saat itu mereka minta ke saya untuk memberikan tiket pesawat, peduli Freeport waktu mereka datang kepada saya. Dan mereka ini memang karyawan di mana seperti kalau mereka putus punya kredit di bank, dan oleh mereka itu, dan itu memang adalah risiko di mana perusahaan bangkrut atau apapun itu adalah resiko," kata dia. 

Mahasiswa Papua minta Freepot segera ditutup

Massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan santri pondok pesantren saling berhadapan di Balai Kota Malang. Keduanya menggelar aksi dengan pengawalan ketat pihak keamanan.

Massa AMP dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) berjumlah puluhan orang. Mereka membentangkan spanduk dan menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya penutupan Freeport.

Mereka membawa spanduk bertuliskan Aksi Bersama Mendukung Masalah Papua ke Dewan HAM PBB, Usir dan Tutup Freeport. Mereka secara bergantian menyampaikan orasinya.

Juri bicara AMP dan FRI-West Papua, Wilson mengatakan, aksinya mewakili masyarakat Papua atas keresahannya selama ini. Menurut dia, selama ini begitu banyak pelanggaran PT Freeport membuat tanah Papua semakin sengsara.

"Sumber daya alam milik masyarakat Papua, tapi sampai saat ini tidak dapat dinikmati masyarakat Papua," kata Wilson di lokasi aksi, Jumat (3/3).

Aksi juga menuntut penentuan nasib sendiri atas Bangsa West Papua dan hak penentuan nasib sendiri. Pihaknya juga menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM di Papua dan penarikan militer dari tanah West Papua.

Divestasi saham Freeport berpotensi dimiliki asing

Divestasi 51 persen ditengarai menjadi alasan keberatan PT Freeport Indonesia mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan jumlah divestasi tersebut, pemerintah menjadi pemegang kendali tambang emas di Papua.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan pemerintah hanya fokus menguasai kepemilikan divestasi 51 persen saham Freeport. Said mengkhawatirkan ada tujuan lain di balik keinginan penguasaan saham tersebut.

"Kita meminta pemerintah jangan menarik persoalan Freeport ke nasionalisme semu. Jangan-jangan nanti kasusnya seperti Newmont, seolah ada nasionalisme, pemerintah ingin menguasai. Tapi faktanya diberikan ke swasta jadi PT Amman. Begitu kita periksa, PT Amman pemodal kapitalnya itu China," ujar Said di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Selasa (7/3).

Said mengatakan daripada sibuk mengejar soal divestasi, seharusnya pemerintah fokus pada pembangunan smelter oleh Freeport. Sebab, dengan pembangunan smelter, keuntungan yang akan diperoleh negara akan lebih besar dari pada sekedar divestasi 51 persen. 

"Jadi debatnya bukan divestasi, tapi bagaimana memperluas industri smelter. Supaya semua konsentrat bisa diolah sendiri didalam negeri. Bikin lagi satu pabrik, bisa rekrut sampai 2000 tenaga kerja," ungkapnya.

Said menambahkan Indonesia memiliki PT Smelting Gresik untuk diperluas smelternya, tanpa harus mencari lahan baru. Perluasan PT Smelting diperlukan karena cuma mampu mengolah 40 persen konsentrat yang dikirim PT Freeport.

"Jadi kita sudah punya PT Smelting, pemerintah bisa jaga ini supaya makin besar dan diperluas. Kan, bangun smelter itu tidak boleh sembarangan jadi bangun saja yang sudah ada," ungkapnya.

238.000 Karyawan Freeport jadi korban perebutan saham

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said iqbal angkat bicara terkait polemik PT Freeport Indonesia dengan pemerintah. Menurutnya, induk perusahaan Freeport Indonesia yaitu Freeport McMoran akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan bisnisnya di Indonesia.

Iqbal menyebut, Freeport Indonesia saat ini menyumbang 30 persen keuntungan tahunan perusahaan induk.

"Freeport Indonesia beri keuntungan ke McMoran itu 30 persen dari keuntungan seluruhnya McMoran sementara Chili hanya 3 persen. Padahal Chili dan Indonesia tidak berbeda jauh," ungkap Said di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Selasa (7/3).

Said mengingatkan agar pemerintah lebih serius melihat persoalan dan solusi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan dengan Freeport. Tidak kalah penting, pemerintah harus mengutamakan kepentingan buruh dalam setiap pengambilan keputusan.

"Pemerintah dengan Freeport cari solusi yang tepat. Kalau terjadi PHK 30 ribu buruh, ada enggak semacam task force. Lalu ada 238.000 buruh terkena dampak perebutan saham antara pemerintah dan Freeport," jelasnya.

Said menambahkan, apabila pemerintah serius mengambil alih freeport, pemerintah harus memperhatikan penderitaan yang dialami pekerja Freeport selama ini. Dia meminta pemerintah tidak hanya sibuk mengejar keuntungan dan mengabaikan nasib yang dialami oleh pekerja Freeport.

"Dulu buruh mati 35 orang di Freeport, enggak hadir tuh pemerintah. Yang kelindas ban di Freeport enggak ada, dipecat sepihak juga enggak ada. Berarti negara menempatkan dirinya sebagai bisnis. Kalau dia state, ada yang mati hadir dong, kalau ada yang dipecat, hadir dong," ujarnya.

Masyarakat Papua harus jadi bagian dari Freeport

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai berharap masyarakat Papua bisa terlibat dalam perundingan antara Kementerian ESDM dengan PT Freeport Indonesia. Terlepas dari status Freeport sebagai Kontrak Karya (KK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), warga Papua harus mendapatkan keuntungan.

"Perundingan itu, kami ingin masyarakat lokal tentu harus menjadi bagian pengelola Freeport pada masa yang akan datang apakah melalui KK atau IUPK," kata Pigai usai bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3).

Selain itu, masyarakat Papua juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan karena mereka menjadi bagian PT Freeport Indonesia. Jika PT Freeport Indonesia tutup, pemerintah juga bisa mencari solusi bagi warga Papua untuk mencari mata pencaharian.

"Apakah nanti perundingan ini berhasil atau tidak, bagi kami kalau lanjutkan bagaimana posisi masyarakat dan kalau terhenti bagaimana tanggung jawab akibat operasi berhenti kekurangan masyarakat banyak dalam proses ini," jelas dia.

Di kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM, Nurcholis mengatakan dalam kasus Freeport dan pemerintah layak untuk dilakukan mediasi, dan Komnas HAM bersedia untuk menjembatani perselisihan ini. Selain kepentingan masyarakat adat, Komnas HAM menyebutkan dalam kasus Freeport dan pemerintah ini terhadap persoalan HAM yang terjadi dari dampak lingkungan, dan karyawan perusahaan yang sudah mulai di PHK.

"Kami menitipkan fakta masyarakat agar menjadi bagian tak terpisahkan perundingan itu. Sebagaimana diketahui Freeport tak lepas kalau lihat ke belakang terhadap dugaan pelanggaran ham terutama masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan ini kami harapkan dan Freeport juga bisa memahami serta membahas ini secara lebih rinci," jelas Nucholis.