Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK menyadari data mengenai beras dalam negeri terdapat berbagai versi. Alhasil, data ini menjadi salah satu sumber masalah dalam menentukan kebijakan persoalan pertanian, khususnya beras.

Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji pelaksanaan amnesty data. Dengan begitu, harapannya akan menjadi data baru yang lebih valid.

"Soal data pertanian, perlu ada amnesti data, karena ini sudah berlangsung cukup lama. Kita akan mulai hal baru, yang lama masuk arsip saja," kata Moeldoko di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (24/10).

Moeldoko mengatakan, apa yang tengah dikaji ini merupakan arahan langsung dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) saat menggelar rapat dengan para menteri terkait beberapa hari lalu.

"Dari Pak Wapres arahannya seperti itu tapi dilihat lagi nanti bagaimana (payung hukumnya). Tapi intinya bahwa kita ingin perbaikan ke depan bukan bicara ke belakang," paparnya.

"Soal data beras, arahnya menuju data terbaru. Yang perlu dipahami, kondisi ini terjadi sekian lama tidak evaluasi atas data. Bukan kali ini saja. Tapi kita berani melakukan perubahan, kalau tidak nanti salah terus terusan," Moeldoko menegaskan.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6.com