Merdeka.com - Pemerintah memutuskan tidak akan menaikkan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri. Padahal pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi membuat harga barang konsumsi melonjak.

Aji, salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Jawa Timur mengaku tak heran jika tahun depan tidak ada kenaikan gaji. Pil pahit ini telah dirasakannya sejak tahun 2019 lalu, atau sebelum terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2022.

"Sebenarnya ini sudah biasa sih, naik gaji terakhir itu tahun 2019. Itu juga cuma 5 persen dari gaji pokok," ungkap Aji saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (22/9).

Hanya saja, Aji menyesalkan tidak ada kenaikan gaji di tengah kenaikan harga-harga. Sebab sejak harga bensin naik, semua barang kebutuhan jadi lebih mahal dari biasanya. Dia pun harus memutar otak agar gajinya bisa menutupi berbagai keperluannya. Terlebih gaji dan tunjangan PNS di daerah tidak sebesar abdi negara di kota.

Meskipun tidak ada kenaikan gaji bagi ASN, namun pemerintah tetap memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. Setidaknya telah dianggarkan Rp 156,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023.

Hanya saja anggaran tersebut tidak seluruhnya untuk membayar THR dan Gaji ke-13, tetapi untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan ASN, pemenuhan komitmen pemerintah kepada organisasi atau lembaga internasional, mendukung percepatan pembangunan infrastriktur dengan skema KPBU dan sebagainya.

Menanggapi hal itu, Aji menilai kenaikan gaji bisa memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan para ASN. Mengingat THR dan Gaji Ke-13 bersifat temporer saja. Apalagi kenaikan gaji bisa berkontribusi dalam berbagai komponen tunjangan yang diterima termasuk dana pensiun.

"Untuk jangka panjang, saya lebih pilih mendingan naik gaji karena semua faktor kan mengalami penyesuaian. Misalnya tunjangan-tunjangan kan semua mengacu ke gaji termasuk pensiun," kata dia.

Apalagi, ada PNS di beberapa daerah yang belum mendapatkan tunjangan kinerja. Artinya mereka hanya mengandalkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada jabatannya. "Jadi kalau gaji dinaikin kesejahteraan PNS juga meningkat," ujarnya.

Untuk itu, Aji mengatakan seharusnya pemerintah memberikan kenaikan gaji kepada para ASN. Sebab harus diakui, belanja konsumsi masyarkat juga ditopang para ASN yang jumlahnya jutaan. "Padahal kenaikan gaji PNS bisa menjaga ekonomi tetap berjalan," jelasnya.

Senada, salah satu PNS dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fitri mengaku sempat berharap pemerintah akan menaikkan gaji PNS. Mengingat beban kerja PNS di lapangan seperti dirinya ikut terdampak pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di awal September ini.

Dia bercerita, PNS BKKBN Jawa Barat sebenarnya mengikuti aturan gaji di BKKBN Pusat. Namun tetap saja, nilainya kecil dan tidak sepadan dengan pekerjaan mereka di daerah. Belum lagi tunjangan-tunjangan yang diterima menyesuaikan dengan wilayah. Artinya berbagai tunjangan yang diterima nilainya lebih kecil.

"Kalau gaji jangan ditanya yah, teman-teman di sini ngerasa tidak sepadan sama beban kerja. Nah tunjangannya juga kecil," ungkap Fitri.

Untuk itu, dia meminta penjelasan logis dari pemerintah yang memutuskan tidak menaikkan gaji PNS tahun depan. Sebagaimana tidak ada kenaikan selama pandemi karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Kalau tahun 2020 kan jelas karena ada pandemi jadi semua anggaran difokuskan back upa Kementerian Kesehatan, buat vaksin dan lain-lain. Jadi harus jelas alasan pemerintah enggak naikin gaji PNS sekarang itu untuk apa?," sambungnya.