PMN Sebaiknya Diberikan Jika BUMN Yakin Mampu Cetak Cuan
Merdeka.com - Pengamat Ekonomi IndiGo Network, Ajib Hamdani meminta, kepada pemerintah lebih tegas dalam memberikan suntikan modal melalui penyertaan modal negara (PMN). Menurutnya, PMN ini harus berdasarkan evaluasi menyeluruh terutama bagi BUMN yang merugi.
"Harus ada evaluasi menyeluruh tentang efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan BUMN, terutama BUMN yang merugi," kata Ajib kepada merdeka.com, Rabu (20/10).
Dia mengatakan, selama ini pemerintah memberikan suntikan dana melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didapatkan dari pajak masyarakat atau dari utang. Sehingga harus ada target terukur ketika memberikan kucuran dana PMN tersebut.
"Maka BUMN tersebut harus bisa memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara," ungkap dia.
Misalnya BUMN pangan, PTPN ataupun Perindo. Sektor swasta yang bergerak di sektor pangan, hampir semuanya akan mendapatkan keuntungan bagus. Akan tetapi BUMN yang ada malah merugi. Karena Perindo dengan aset lebih dari Rp1 triliun, malah mempunyai hutang kisaran Rp600 miliar dan menunjukkan trend negatif.
"Indonesia sebagai negeri Maritim, seharusnya mendapatkan untung besar dari sektor ini," ujarnya.
Atas dasar itu, dia pun meminta pemerintah lebih tegas dalam hal pemberian PMN dan diterjemahkan dengan baik oleh kementerian BUMN maupun kementerian teknis. Ini agar hanya BUMN yang punya pola mencetak keuntungan dan tidak cuma menggerogoti uang negara laik diperhitungkan terima PMN.
"Misal ditutup atau minimal dirombak total dengan manajemen yang lebih profesional, bertanggung jawab dan mengedepankan good corporate governance," pungkas dia.
Jokowi Minta PMN Disetop
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyindir Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap mendapat proteksi sehingga tidak berani berkompetisi. Proteksi yang dimaksud adalah pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ketika BUMN mengalami kerugian atau 'sakit'.
"Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN terlalu keseringan kita proteksi, sakit, tambahin PMN (Penyertaan Modal Negara), sakit, kita suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali," katanya seperti ditulis Antara, Jakarta, Sabtu (16/10).
Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (14/10).
"Berkompetisi tidak berani, bersaing tidak berani, mengambil risiko tidak berani. Bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada lagi yang namanya proteksi-proteksi, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi," tegas Presiden.
Presiden Jokowi meminta agar BUMN dapat "go global", bersaing internasional. "Jadi mulai harus menata adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, paling penting ini. Dunia sudah seperti ini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, pandemi," tambah Presiden.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sederet Dugaan Pelanggaran Pemilu Gibran yang Dilaporkan Timnas AMIN ke Bawaslu
Timnas AMIN membeberkan dugaan pelanggaran Pemilu Gibran Rakabuming Raka selama kampanye di tahun 2023
Baca SelengkapnyaPulang Tanpa Bawa Tabungan, Begini Cara Mantan PMI Asal Serang Rintis Jualan Olahan Bandeng hingga Raup Omzet Ratusan Juta Rupiah
Berbekal keyakinan kuat meski dengan modal yang minim, Midah kemudian membaca peluang untuk memulai usaha kuliner ini.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga: Masyarakat Pilih Keberlanjutan, Kebijakan Tarif PPN Naik 12 Persen Dilanjutkan
Realisasi kenaikan PPN sebesar 12 persen pun pernah diungkap oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMantan Tukang Ojek 'Melompat Tinggi', Bisnis Tanaman Hias Makin Besar dari Modal BRI
Abidin bercerita bisnis tanaman hiasnya di Jalan RM Harsono berkembang sejak ikut KUR BRI.
Baca SelengkapnyaBabak Baru Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah, Mahfud Md Sampai Angkat Suara
Mahfud meminta Kementerian Keuangan nantinya dapat segera melunasi utang negara terhadap perusahaan milik Jusuf Hamka.
Baca SelengkapnyaSuciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaPemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Beberkan Sejumlah Dugaan Pelanggaran Pemilu, Singgung Kasus Pembatalan Kampanye Anies di NTB
Catatan Timnas AMIN itu sebagai barang bukti apabila ada pelanggaran yang sistematis, struktur dan masif.
Baca Selengkapnya