Merdeka.com - Pemerintah Jokowi sudah memberikan insentif listrik gratis terhadap pelanggan listrik 450 VA dan diskon untuk pelanggan 900 VA bersubsidi dalam rangka membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi Virus Corona. Namun masalah baru kini muncul, pelanggan 1.300 VA juga minta diberi keringanan karena turut terdampak.

Tidak hanya pelanggan rumah tangga, PLN juga ditodong oleh sektor industri baik komersial maupun bisnis manufaktur untuk memberi keringanan pembayaran listrik. Hal ini membuat perusahaan pelat merah tersebut buka suara terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat terbuka secara virtual.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, mengatakan keuangan perusahaannya akan terhimpit apabila terlalu banyak memberikan insentif terhadap pelanggan. Secara terang-terangan dia mengakui, PLN pasti tak mampu melaksanakan apabila dipaksa memberikan insentif besar-besaran.

"Kalau insentif skala besar sudah pasti PLN tak mampu melaksanakan karena bagaimanapun keuangan kami tidak memungkinkan. Kalau kita ingin memberikan insentif untuk industri, bisnis itu kita mohon untuk menyampaikan ke pemerintah," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/4).

Dia melanjutkan, pemberian listrik gratis kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA subsidi bisa dilakukan oleh PLN karena negara menanggung subsidinya. Jadi, posisi PLN hanya sebagai pemberi sementara sampai subsidi listrik turun dari pemerintah.

"Sudah mapping dan mapping ini sangat clear sesuai golongan pelanggan rumah tangga, industri, bisnis, pemerintah. Semua sangat clear. Nah terkait siapa yang paling terdampak dan itu sudah diberikan subsidi dari pemerintah terakhir 450 VA baik prabayar dan pasca bayar. Lalu 900 VA yang bersubsidi itu 50 persen baik prabayar dan pasca bayar," jelasnya.

Dia menambahkan, pemberian listrik gratis secara besar-besaran tidak hanya akan merugikan PLN tetapi juga merugikan pihak-pihak lain yang bekerjasama menyediakan listrik bagi negara. "Impact ini pasti ke semua supply chain dan mitra kami," tandasnya.

Belum Semua Warga Miskin Terdata Terima Diskon Tarif Listrik Saat Corona

Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengungkapkan tidak semua keluarga miskin di wilayah Jabodetabek yang tercatat sebagai pelanggan daya 900 VA mendapat keringanan tagihan listrik dari pemerintah.

Sebab, umumnya mereka berprofesi sebagai pekerja kasar atau buruh harian lepas di sektor informal yang tinggal di indekos ataupun kontrakan karena tidak mampu membeli hunian tetap. Sehingga beban biaya listrik harus mereka tanggung sepenuhnya, karena indekos atau kontrakan bukan termasuk penerima listrik bersubsidi.

"Ya kalau 450 VA kan gratis selama 3 bulan dan relatif tidak ada masalah karena memang mayoritas diisi keluarga pra sejahtera. Nah yang 900 VA banyak masalah, kontrakan itu kan atas nama pemiliknya yang sudah mapan bukan penyewa. Kan kasihan keluarga miskin yang tinggal di kontrakan," kata Eko saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (16/4).

Eko pun menyebut kebijakan relaksasi pembayaran tagihan listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah justru tidak tepat sasaran. Sebab, fakta di lapangan, masih terdapat keluarga miskin yang luput dari jaring pengaman sosial pemerintah.

"Ini permasalahan klasik, pemerintah tidak cermat menetapkan siapa yang laik menerima subsidi, atau siapa yang laik mendapat subsidi listrik," keluhnya.