Merdeka.com - Pemerintah mewacanakan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, menegaskan pemindahan Ibu Kota masih dalam tahap studi.

"Masih studi awal mencari alternatif-alternatif," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/6).

Menteri Sofyan membenarkan bahwa Palangkaraya merupakan kawasan yang diusulkan menjadi pengganti Ibu Kota Republik Indonesia. Namun, pemerintah saat ini masih mencari alternatif lokasi lain.

"Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable yang paling bagus," ujarnya.

Kendati sudah ada informasi bahwa pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia mulai awal 2018 atau 2019, Menteri Sofyan enggan menanggapi lebih jauh. Dia menekankan, keputusan administratif soal pemindahan Ibu Kota hanya bisa dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Kalau ini kan keputusan administratif, Presiden memutuskan. Keputusan jangka panjang implikasinya gitu kan," terangnya.

Disinggung berapa jumlah lokasi yang dijadikan alternatif pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia, mantan menteri koordinator perekonomian ini enggan membeberkan.

"Belum, belum (tahu). Kamu jangan ngomong gitu dong, kita masih cari tempat," pungkasnya.