Merdeka.com - Teka-teki latar belakang pergantian jajaran direksi PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Merak akhirnya terkuak. Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, pihaknya dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan setuju bahwa manajemen ASDP Merak tidak menjalankan tugas dengan baik.

"Manajemennya kemarin tidak sanggup, saya ganti orangnya," ungkap Mangindaan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/7). 

Dia mengaku bertanggungjawab atas pencopotan pimpinan ASDP yang lama. Sementara untuk jajaran direksi dan manajemennya merupakan kewenangan Menteri BUMN Dahlan Iskan. "Saya serahkan kepada Pak Dahlan supaya ditinjau kembali bila mereka tidak mampu untuk itu," ucapnya.

Pada Juni lalu, Menteri BUMN mencopot pimpinan cabang ASDP Indonesia Ferry cabang Merak Supriyanto dan digantikan oleh La mane. Saat itu, selain Merak, ada beberapa cabang lainnya yang juga mengalami perombakan di jajaran kursi pimpinan yakni cabang Kayangan, Ketapang, Selayar, Bangka, Ternate, Padang, Banda Aceh, Biak, Tual dan Cabang Sinabang.

Pergantian pucuk pimpinan ASDP Merak dikaitkan dengan persoalan kemacetan di ruas jalan menuju Pelabuhan Merak yang selama ini tidak kunjung terurai. Sedangkan untuk ASDP cabang Bakahueni tidak dilakukan pergantian. "Karena problemnya di Merak, Bakahueni tidak terlalu kok," katanya.

Mangindaan menyebutkan, persoalan di Merak tidak hanya antrean truk yang sangat panjang dan tak kunjung terurai. Tapi juga persoalan maraknya praktek pungutan liar di pelabuhan yang berada di ujung barat Pulau Jawa tersebut. Kemacetan yang terjadi di Merak juga tidak terlepas dari praktek pungutan liar.

Dia menjelaskan, truk bisa masuk pelabuhan dan kapal penyeberangan lebih dahulu dibanding yang lain jika berani membayar mahal kepada calo. Sementara untuk truk yang sudah antre berminggu-minggu namun tidak memiliki dana besar untuk membayar calo, terpaksa harus menerima nasib tidak didahulukan.  

Mangindaan menuding, persoalan yang sistemik ini muncul dari pengelolaan pelabuhan oleh manajemen yang tidak baik. "Itu berarti manajemen tidak benar," tegasnya.