Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PGN Rombak Jajaran Direksi

PGN Rombak Jajaran Direksi Pipa Gas PGN. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan Gas Negara (PGN) memutuskan untuk merombak jajaran direksi. Setidaknya, ada tiga posisi direksi yang mengalami penggantian.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan, pergantian direksi merupakan keputusan mutlak pemegang saham Seri A, hal ini juga berdasarkan hasil evaluasi.

"Ini adalah wewenang pemegang saham serie A, tentu untuk hal itu ini hasil riview pemegang saham seri A," kata Gigih, usai RUPSLB 2019 di Jakarta, Jumat (30/8).

Menurut Gigih, direksi baru yang dipilih memiliki kemampuan sesuai bidang yang dijabatnya, sebab sudah memiliki pengalaman ditempat berkarir sebelumnya.

"Infrastruktur Pak Redy, sebelumnya memiliki pengalaman di infrastruktur, ke dua Arie Kaban beliau memiliki pengalaman ekonomi kuat di UGM menggantikan Pak Reza ke Pertamina. Desima beliau bisa masukan arahan tanggapan yang masalah dihadapi PGN," papar Gigih.

Direksi yang mengalami penggantian adalah:

Direktur Keuangan yang sebelumnya dijabat Said Reza Pahlevy digantikan Arie Nobelta Kaban.Direktur‎ Komersial sebelumnya dijabat Danny Praditya digantikan Dilo Eno Widagdo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi.

Selain direksi, dalam RUPSLB juga mengganti komisaris sebelumnya dijabat Mohamad Ikhsan, digantikan Christian H. Sibiro.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan.com

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Minta Prabowo-Gibran Evaluasi Kenaikan PPN 12 Persen, Ini Dia Alasannya

Pengusaha Minta Prabowo-Gibran Evaluasi Kenaikan PPN 12 Persen, Ini Dia Alasannya

Pengusaha meminta pemerintah bisa mengerti beberapa kelompok usaha yang tidak mampu mengantisipasi.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo Gibran: Hak Angket Berlebihan Kalau Atas Nama Kecurangan Pemilu

TKN Prabowo Gibran: Hak Angket Berlebihan Kalau Atas Nama Kecurangan Pemilu

Ganjar mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.

Baca Selengkapnya
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik

Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik

2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Sejumlah Pengurus Dikabarkan Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata PPP dan TKN

Sejumlah Pengurus Dikabarkan Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata PPP dan TKN

Sejumlah kader PPP dikabarkan bakal mendukung pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Berdasarkan Hasil Survei, Relawan Yakin Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Berdasarkan Hasil Survei, Relawan Yakin Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Dana yakin Prabowo-Gibran akan menang satu putaran dalam pilpres kali ini.

Baca Selengkapnya
Parah! 3 PNS Disdik Garut Gelapkan Uang Koperasi Rp1 Miliar Lebih dengan Jaminan Dana BOS

Parah! 3 PNS Disdik Garut Gelapkan Uang Koperasi Rp1 Miliar Lebih dengan Jaminan Dana BOS

Sejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.

Baca Selengkapnya
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi

Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi

Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.

Baca Selengkapnya