Merdeka.com - Manager Program dan Kemitraan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Tirza Pandelaki, menilai penggunaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS) hanya diberikan kepada korporasi besar. Padahal, dana ini seharusnya bisa dinikmati petani kelapa sawit swadaya (mandiri).

Alokasi dana BPD-PKS tahun 2019 sebesar Rp 33,6 triliun. Penggunaan dana ini berasal dari pungutan ekspor sawit dari selama empat tahun dari 2015.

Dalam realisasinya, 89 persen dana ini digunakan untuk insentif biodiesel senilai Rp 30,2 triliun. Lalu 8 sebanyak 8 persen atau Rp 2,7 triliun untuk program peningkatan sumber daya manusia, 0,85 persen atau Rp 284,4 miliar untuk pengembangan dan penelitian dan sebanyak 0,22 persen atau Rp 1,73 miliar untuk sarana dan prasarana. Sementara itu untuk promosi kemitraan sebesar Rp 208, 5 miliar dan pengembangan SDM sebesar Rp 140,67 persen.

"Implementasi paket-paket kebijakan yang berlaku bukanlah bagi petani, tetapi korporasi," kata Tirza dalam Media Briefing bertajuk Suntikan Dana ke Perusahaan Bukan Solusi untuk Biodiesel, Jakarta, Selasa (11/8).

Padahal, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan UU Perkebunan, dana tersebut seharusnya memiliki prioritas. Dimulai dari peningkatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan, sarana dan prasarana. Terakhir dalam bentuk insentif biodiesel.

Dana Pungutan Terkumpul Rp 51 T Sejak 2015

Tirza membeberkan, dana BPD-PKS yang dihimpun sejak tahun 2015-2019 sebesar Rp 51 triliun. Dana ini berasal dari pungutan ekspor sawit sebesar Rp 47,28 triliun dan pengelolaan dana sebesar Rp 3,7 triliun.

Dia melanjutkan, berdasarkan data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, pada tahun 2020 luas lahan sawit yang ada saat ini yakni 16,381 juta hektar. Terdiri dari perkebunan sawit milik swasta seluas 8,08 juta hektar, milik negara seluas 715.000 hektar dan petani kecil seluas 6,78 juta.

Luas lahan milik petani kecil pun terbagi menjadi dua. Sebanyak 64 persen lahan dimiliki oleh petani swadaya dan 36 persen dimiliki petani plasma.

"Dari jumlah petani swadaya yang ada, seharusnya mereka yang menjadi prioritas dan bukan terkonsentrasi pada segelintir konglomerat sawit," kata dia.