Merdeka.com - Petani diminta teliti dalam mencari pupuk subsidi dan non subsidi untuk tanamannya. Lantaran jangan sampai pupuk yang dibeli ilegal dan tidak jelas kegunaannya yang akibatnya kegagalan dalam proses pemupukannya.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, dalam menghadapi pupuk palsu, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama penegak hukum akan proaktif memberantas pupuk palsu yang beredar.

"Kemudian Kementan sebagai penanggung jawab urusan pertanian juga harus terus sosialisasi dan edukasi bagi petani," ujar Mentan SYL, Selasa (16/3).

Dia menyarankan petani melakukan konsultasi kepada penyuluh agar terhindar dari penggunaan pupuk palsu. Konsultasi dimaksudkan agar petani tidak mengalami kerugian dan terhindar dari pupuk palsu.

"Dan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Penyuluh juga harus selalu berperan mendampingi petani dalam beredarnya pupuk palsu. Petani harus waspada dan hati-hati dalam membeli pupuk. Petani jangan tergiur dengan harga yang murah. Perhatikan kemasan produk serta masa berlaku izin," kata Mentan SYL.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Sarwo Edhy menambahkan, beredarnya pupuk palsu yang tidak sesuai dengan standar komponen ditetapkan Kementan akan berdampak pada pertumbuhan tanaman.

Sarwo Edhy mengungkapkan, pihaknya menemukan beberapa jenis modus pelanggaran, seperti pupuk yang beredar tidak sesuai dengan izin, mutu dan efektivitas tidak teruji. Selain itu, pupuk palsu juga bisa dilihat dari kemasannya. Ada juga pupuk yang izin edarnya sudah habis, tapi tetap dijual.

"Ada juga yang menggunakan nomor izin edar produsen lain, menggunakan merek produsen lain, logo ditambah ataupun dimiripkan dengan logo pupuk lain (tidak sesuai dengan yang didaftarkan) dan mengganti merek tidak sesuai dengan yang didaftarkan," tuturnya.

Upaya untuk menghindari beredarnya pupuk palsu, Ditjen PSP telah mewajibkan produsen melakukan monitoring terhadap kios/binaan distributor masing-masing.

"Selain dari pemerintah, penegak hukum dan penyuluh, petani juga harus mampu menjaga diri sendiri. Mulai lah dari teliti dalam membeli pupuk. Perhatikan betul label yang ada, lihat kandungan dan izin edar. Jika tidak jelas jangan pernah beli. Belilah pupuk di distributor resmi dan jangan tergoda dengan harga yang lebih murah," terangnya.

Kepala Dinas Pertanian Lahat, Otong Hariadi melalui Kabid PSP Herman Suyanto didampingi Kasi Pupuk Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian, Surya Agustina SP MM mengatakan. Bahwa pupuk yang beredar di pasaran harus memiliki izin resmi.

"Selain itu harus ada logo SNI, Kementerian Pertanian dan izin perdagangan. Kalau tidak ada itu (izin) maka ilegal. Karena pupuk yang dijual harus jelas izinnya," ungkap Surya Agustina.

Di Kabupaten Lahat sendiri ada empat distributor resmi. Lalu untuk perusahaan yang memproduksi juga jelas. Seperti untuk pupuk yang beredar di Kabupaten Lahat.

Jenis pupuk urea dari Pusri, lalu NPK dari Petrokimia Gersik dan Pusri. Kemudian SP36 dari Petrokimia Gersik, pupuk ZA dari Petrokimia Gersik. "Harga pupuk non subsidi biasanya juga sudah jelas," ungkapnya.

Sambungnya, petani juga disarankan untuk menggunakan pupuk subsidi atau sistem pertanian organik. Lantaran untuk harga pupuk subsidi selisihnya mencapai 70 persen.

Biasanya warga yang membeli pupuk non subsidi ialah petani yang belum masuk dalam kelompok tani atau sudah memiliki kelompok tani namun belum terdaftar di simluhtan, sehingga tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi. Untuk itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar membuat kelompok tani dan mendaftarkannya melalui sistem online Simluhtan.

Lalu menghindari kecurangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Saat ini menebus pupuk bersubsidi harus sesuai dengan total elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Bahkan, petani tidak bisa terdaftar di dua kelompok yang berbeda. Selain itu juga ditebus melalui kartu tani agar penggunaannya jelas.

Dijelaskan Surya Agustina, pembagian kuota pupuk bersubsidi berdasarkan pengajuan dari kelompok tani setahun sebelumnya.

"Pembagian sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh kelompok tani, sekarang lebih tertib, untuk menghindari kecurangan, kuota pupuk bersubsidi sesuai dengan total elektronik RDKK yang diajukan sebelumnya," ujarnya.

Penebusan pupuk juga harus diketahui instansi yang membidangi pupuk bersubsidi, karena harus dilegalisir. Mengenai stok pupuk, lanjut Surya, ditahun 2021 Kabupaten Lahat mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea 5.570 ton, SP 35 1.536 ton, ZA 1.005 ton, NPK 3.399 ton, organik granul 1.060 ton dan organik cair 2.650 ton.

"Menghindari penyalahgunaan kuota pupuk bersubsidi ditingkat petani, kita melakukan pengawasan terhadap pengecer bersama tim lapangan dan penyuluh, disamping itu pihak kepolisian juga melakukan pengawasan," tukasnya.