LIVE

Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT

Kebijakan reformulasi ini dilakukan dalam rangka merespons fakta, hanya sedikit peserta seleksi PPPK Teknis 2022 yang mampu memenuhi nilai ambang batas.

gaji pppk
Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT
Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT (merdeka.com)

Banyak peserta PPPK yang gagal lulus pada penjaringan tahun 2022 kini berharap mendapat keajaiban nyata,

Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT

Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT

Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT

Peserta tes atau ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi tenaga teknis di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang menyambut baik kebijakan reformulasi nilai yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional. 


Dengan reformulasi ini, memungkinkan mereka untuk lolos tanpa harus ikut ujian lagi. 

 "Jadi tidak ada tes lagi. Istilahnya reformulasi, untuk nilai nanti ranahnya BKN. Mungkin rangkingnya nanti," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Andi Susetyo, dikutip dari Antara Ponorogo. 

Menurut Andi, banyak peserta PPPK yang gagal lulus pada penjaringan tahun 2022 kini berharap mendapat keajaiban nyata, yakni langsung mendapat surat kontrak pegawai pemerintah tanpa harus melalui tes CAT (computer assisted test). 

Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT

Andi Susetyo menerangkan, reformulasi tersebut yakni jabatan yang masih kosong akan dilakukan evaluasi atau dinilai lagi dari pengisian formasi yang kosong.

Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT

Menurutnya, salah satu alasan reformulasi tersebut adalah jumlah kuota formasi tenaga teknis secara nasional hanya terpenuhi 30 persen.

Sedangkan untuk Ponorogo hanya terpenuhi 50 persen, karena soal yang diujikan dinilai terlalu sulit.

Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT

"Kalau di Ponorogo sendiri ada 50 persen. Formasi yang dibutuhkan 81 orang. Untuk Ponorogo, dari 81 orang itu yang diterima hanya 41 orang atau terisi 41 formasi," kata Andi.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta instansi terkait telah selesai membahas telaahan terkait hasil kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau PPPK Teknis 2022.

Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT
Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT

Kebijakan reformulasi ini dilakukan dalam rangka merespons fakta, hanya sedikit peserta seleksi PPPK Teknis 2022 yang mampu memenuhi nilai ambang batas atau passing grade sebagai syarat kelulusan.

Hasilnya, kebijakan reformulasi rekrutmen PPPK Teknis 2022 diberlakukan dengan optimalisasi berupa pemeringkatan atau ranking pada setiap jabatan yang formasinya belum terpenuhi. 

 Hal ini dituangkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2022. 

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama, yang formasinya belum terpenuhi atau pelamarnya tidak memenuhi nilai ambang batas.

Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT

"Artinya, jika sudah terisi, maka tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya. Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan ini dilakukan bagi peserta eks THK-II (tenaga honorer kategori II) atau peserta non-ASN sebagai bentuk afirmasi bagi mereka yang sudah mengabdi," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8/2023).

"

Kebijakan reformulasi dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keadilan dalam seleksi PPPK," imbuh Anas.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Tiang Listrik Roboh Saat Hujan Deras, Jalur Geopark Ciletuh Lumpuh Total

{{caption}}
Drama Pengantin Kabur di Pati Berujung Tuntutan Ganti Rugi Rp 70 Juta

{{caption}}
Banjir Rendam Puskesmas hingga Permukiman di Palabuhanratu

{{caption}}
Kronologi Pemulangan 9 WNI yang Ditahan Tentara Israel

{{caption}}
Cerita 5 Hari Heru di Penjara Israel: Ditelanjangi, Disetrum, Diteror Granat

{{caption}}
Simak Syarat Jemaah yang Hajinya Bisa Dibadalkan

Topik Terkait
{{caption}}
Pendaftaran PPPK Tahap II Dibuka Lagi, Tenaga Non-ASN Bisa Daftar Hingga 15 Januari 2025

Dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN, Kementerian PANRB telah mengeluarkan dua kebijakan penting.

Berita Update
{{caption}}
Honorer Buruan Daftar, Pemerintah Perpanjang Waktu Pendaftaran PPPK Tahap 2

Seleksi PPPK tahan dua juga dapat diikuti tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada tes pertama.

Honorer
{{caption}}
Pendaftaran PPPK 2024 Resmi Dibuka, Segera Daftar di Link Ini

Formasi PPPK dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

pppk 2024
{{caption}}
PPPK Boleh Ikut Seleksi CPNS 2024 Boleh Izin Tak Masuk Kerja saat Tes

PPPK bersangkutan nantinya bisa mengajukan perizinan untuk meninggalkan pekerjaannya sementara pada saat tahap ujian CPNS 2024.

CPNS
{{caption}}
Tiga Rencana Pemerintah Selesaikan Masalah Tenaga Honorer, Termasuk Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada tiga rencana kebijakan dalam penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Indonesia..

Honorer
{{caption}}
Pemprov Kepri Harap Gaji PPPK Diambil Alih Pusat untuk Jaga Stabilitas Anggaran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

ansar ahmad
{{caption}}
Mendagri Sebut Gaji PPPK Bisa Dilakukan Jika Daerah Berani Efisiensi

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

berita update
{{caption}}
Pemprov NTB Tunjuk BPR NTB sebagai Penyalur Gaji PPPK, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk BPR NTB sebagai bank penyalur gaji PPPK dan pegawai pemerintah lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ekonomi lokal.

bank daerah
{{caption}}
Pemprov Sulbar Terapkan Kebijakan WFH PPPK Selama Dua Bulan Akibat Kondisi Fiskal Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

apbd 2026
{{caption}}
Pemprov Banten Pastikan PPPK Paruh Waktu Terima THR 2026, Anggaran Rp9,5 Miliar Disiapkan

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

administrasi kepegawaian
{{caption}}
Pemkab Tulungagung Siapkan Rp50 Miliar untuk Gaji PPPK Paruh Waktu 2026: Tidak Pengaruhi Belanja Pegawai

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

anggaran daerah
{{caption}}
Pemkot Padang Siapkan 1.750 Pendamping untuk Digitalisasi Bansos Padang

Pemerintah Kota Padang akan meluncurkan proyek percontohan digitalisasi bansos pada tahun 2026, menyiapkan 1.750 agen pendamping untuk memastikan kelancaran program Digitalisasi Bansos Padang dan ketepatan sasaran bantuan. Program ini bertujuan mengukur k

bantuan sosial
{{caption}}
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah, Begini Hasilnya

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

berita update
{{caption}}
Kemenpan RB Tekankan Penguatan Zona Integritas, Kunci Cegah Korupsi di Kampus

Kemenpan RB menyoroti urgensi penguatan Zona Integritas untuk menutup celah korupsi di lingkungan perguruan tinggi, mengingat tantangan integritas masih krusial dan perlu inovasi.

asta cita
{{caption}}
Pemkot Mataram Usulkan 200 Formasi CASN 2026, Prioritaskan CPNS Pelamar Umum

Pemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!

bkn
{{caption}}
Kemenhub Lakukan Penyesuaian WFH, Pastikan Layanan Transportasi Tetap Optimal

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

aparatur sipil negara
{{caption}}
Pemkab Aceh Barat Wajibkan ASN WFH Setiap Jumat, Disertai Gotong Royong Rutin

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN, diiringi kewajiban gotong royong pada Selasa dan Jumat, bertujuan meningkatkan kebersihan dan mengaktifkan kembali budaya gotong royong di kalangan ASN Aceh Barat.

aceh barat