Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta pegawai negeri sipil dapat menggunakan gaji ke-13 untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia yang terpukul Corona. Pemerintah telah menganggarkan dana Rp 28,8 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 tahun ini.Jumlah itu lebih besar dari perhitungan awal pemerintah yang sebesar Rp 28,5 triliun.

"Kita berharap anggaran Rp 28,8 triliun bisa digunakan ASN, TNI dan Polri buat penuhi kebutuhan, dan dukung Indonesia dalam program pemulihan ekonomi," ujar Menteri Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Senin (10/8).

Menteri Sri Mulyani melaporkan proses pembayaran gaji ke-13 untuk PNS, TNI dan Polri sudah mulai dicairkan pada Senin, 10 Agustus 2020.

"Sampai senin pukul 12.00, ada 82,5 persen dari seluruh satker yang hampir 14.000 telah mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar), dan hampir semua sudah selesai prosesnya di KPPN," jelas Menteri Sri Mulyani.

Anggaran Gaji ke-13 Lebih Besar dari Perkiraan Awal

Menteri Sri Mulyani mengatakan jumlah anggaran saat ini lebih besar dari perhitungan awal pemerintah yang sebesar Rp 28,5 triliun. Dia pun berharap anggaran yang telah disiapkan bisa mulai dicairkan hari ini dan dilaksanakan cukup intensif sesuai kesiapan dari seluruh satker.

"Untuk APBN Rp 14,83 triliun, di mana pegawai aktif Rp 6,94 triliun dan pensiunan Rp 7,88 triliun. Untuk APBD Rp 13,9 triliun," papar Menteri Sri Mulyani.

Untuk pembayaran uang pensiun yang disalurkan ke Taspen, Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan disebutnya akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Kita berharap mulai hari ini sudah cukup signifikan seluruh ASN, TNI, Polri dan pensiunan untuk menerima gaji ke-13 dan pensiunan," imbuh dia.

Sebuah pengecualian diberikan kepada pejabat negara berpangkat eselon I dan II, serta menteri, anggota DPR, dan seluruh pejabat tinggi di kabinet yang tidak mendapat jatah pembayaran gaji ke-13.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com