Pesan Kepala Bappenas ke Pemda: Tak Selamanya Pembangunan Harus Gunakan APBN

Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengaku lebih menyukai pemerintah daerah (Pemda) yang bisa mengeluarkan gagasan baru dalam melakukan pembangunan di daerah. Terutama dalam hal pengelolaan keuangan dalam pembangunannya.

Sebagaimana yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara yang memanfaatkan pendanaan alternatif untuk pembangunan di wilayahnya. Pemda Sumatera Utara akan membangun sport city yang hanya menggunakan dana APBN Rp8 triliun dari kebutuhannya sebesar Rp100 triliun.

"Tidak selamanya harus APBN karena anggaran kita relatif kecil. Makanya, saya senang sekali ketika Gubernur Sumatera Utara mengusulkan sport city yang butuh kira-kira Rp100 triliun, dengan APBN hanya Rp8 triliun. Itu akan menggerakkan ekonomi daerah," ungkap Suharso dalam Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Wilayah Sumatra–Nusa Tenggara Barat di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/3).

Sumatera Utara menjadi percontohan proyek pembangunan sport city yang mengintegrasikan kawasan olahraga dengan kawasan bisnis, permukiman, dan fasilitas umum lainnya. Suharso mendorong Sumatera Selatan untuk dapat menerapkan hal yang sama untuk fasilitas olahraga pasca Asian Games 2018.

"Untuk kasus di Palembang, Bapak bisa dorong menjadi sport city yang bisa dikembangkan jadi kota baru sehingga bisa terus bertahan dan terawat tanpa menghilangkan fungsinya. Kalau tidak, ya selesai begitu saja," jelas Suharso.

Pembangunan Infrastruktur

Terkait pembangunan infrastruktur, khususnya jalan daerah yang belum diakomodasi pada 2022, Suharso menekankan pentingnya kriteria. Selama ini dia mengatakan kendala pelebaran jalan nasional karena volume capacity ratio yang masih di bawah 0,8. Artinya perlu ada penghitungan ulang dari sisi beban lalu lintas.

"Jalan kota tidak masuk di DAK dan anggaran di daerah terbatas, bisa didorong ke jalan nasional. Selama volume traffic load-nya sesuai dan setelah itu dihibahkan ke daerah dan perawatannya jadi tanggung jawab daerah," tutur Suharso.

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, Kementerian PPN/Bappenas mendorong daerah untuk menciptakan efektivitas belanja. Sekaligus mendorong peran sentral dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk setiap program pembangunan.

"Daerah boleh membantu pengusaha lokal untuk memperoleh sertifikasi untuk masuk ke LKPP. Jangan sampai, UMKM kita ikut pengadaan barang, tapi mereka impor dari China. Kebijakan harga juga harus dipertimbangkan. Orientasinya bukan dari harga termurah, tapi kalau dia membuka lapangan pekerjaan dan menunjang ekonomi bagi daerah, itu yang penting," kata Suharso.