Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi pajak yang masih belum bisa dioptimalkan di sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp5 triliun. Hal ini lantaran masih ada sejumlah perusahaan dan pemilik kapal yang tidak patuh dalam pembayaran pajak.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar mengatakan, saat ini jumlah kapal yang tercatat beredar di perairan Indonesia sebanyak 7.987 unit. Namun dari jumlah tersebut, lebih dari 2.000 kapal belum memperpanjang izinnya.

"Sekitar 2.000 kapal belum perpanjang izin. Selama ini juga banyak yang gunakan makelar untuk mengurus perizinan kapal, sehingga pemilik kapal tidak paham apa masalah yang dihadapi saat proses perizinan," ujar dia di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (4/7).

Selain itu, masih banyak pelaku usaha perikanan yang melakukan penyimpanan dengan menurunkan ukuran kapalnya di dalam dokumen perizinan, sehingga tidak sesuai dengan ukuran kapal yang sebenarnya.

"Pelaku usaha melakukan jalur lobi untuk dapat perizinan.‎ Masih ada perizinan kapal yang di-markdown, ukuran kapal besar tapi di dokumennya sebesar 30 GT," jelas dia.

Sementara soal penerimaan pajak, Zulficar menyatakan, ada sebesar RP 36 triliun nilai perikanan yang tidak dilaporkan oleh pelaku usaha perikanan. Dari jumlah tersebut, potensi penerimaan pajaknya diperkirakan mencapai Rp5 triliun.‎

"Ada Rp 36 triliun nilai perikanan tidak dilaporkan. Potensi pajak Rp5 triliun. Ini harus ditagihkan pada pelaku usaha supaya lebih optimal. Kita kerja sama dengan Kementerian Keuangan‎. Karena selama ini disebut penerimaan pajaknya dari sektor perikanan masih rendah. 2.000 lebih kapal tidak berizin, ini merugikan bagi negara," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com