Perusahaan BUMN kena sanksi jika masih pekerjakan outsourcing

Rabu, 15 Mei 2013 13:38 Reporter : Saugy Riyandi
Karyawan outsourcing demo kantor Dahlan Iskan. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengancam memberikan sanski kepada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika masih mempekerjakan tenaga kerja ahli daya atau outsourcing di luar 5 jenis pekerjaan yang diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transportasi (Permenakertrans).

"Iya kan yang boleh di ourtsource hanya 5 jenis, kalau di luar itu dikenakan sanksi," ujar Muhaimin yang ditemui usai rapat koordinasi pemotongan anggaran K/L di Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (15/5).

Muhaimin menegaskan sistem alih daya di perusahaan BUMN harus segera disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. "Pelaksanaan outsourcing di BUMN, nanti ada DPR kemudian dengan Kementerian BUMN dan kita," tegas dia.

Sebelumnya, Muhaimin telah menandatangani peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) mengenai pelaksanaan jenis pekerjaan alih daya (outsourcing). Dalam aturan baru itu, pekerjaan alih daya hanya untuk lima jenis pekerjaan, yaitu jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering dan jasa Migas pertambangan. [noe]

Topik berita Terkait:
  1. Outsourcing
  2. BUMN
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.