Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik. Payung hukum mobil ramah lingkungan ini juga akan didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) baru, hasil revisi PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Melihat keseriusan pemerintah, PT Pertamina (Persero) memberi sinyal akan ikut serta masuk ke dalam ranah bisnis mobil listrik. Sebab, kehadiran mobil listrik menjadi 'ancaman' bagi bisnis Pertamina.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina, Mas'ud Khamid mengatakan, pihaknya kini tengah berupaya melakukan modernisasi layanan kepada pelanggan atau customer.

"Saat ini Pertamina sedang berpikir keras, yang pertama adalah managing customer atau mendekatkan diri ke customer. Karena ke depan siapa yang menguasai customer dialah yang bisa menguasai bisnis," ujar dia di Gedung BPH Migas, Jakarta, Kamis (15/8).

Dia menyoroti salah satu hal yang dianggapnya paling membahayakan aspek bisnis utama perseroan, yakni kehadiran mobil listrik. Mas'ud lantas membandingkan perkembangan kendaraan listrik di China yang saat ini begitu pesat.

"Sementara tren itu (mobil listrik) di China luar biasa dahsyatnya. Bahkan penjualan minyak di sana di Petrochina itu tidak tumbuh, sementara marketnya tumbuh," tutur dia.

Menindaki hal itu, Pertamina beserta pelaku industri migas tengah memikirkan strategi menghadapi kompetitor baru tersebut. "Kami sedang berpikir keras bagaimana keterjangkauan ini bisa dilayani pakai migas atau dilayani pakai solusi substitusi. Ini perlu pemikiran bersama," sambungnya.

"Saat ini di China ada sekitar 2,7 juta kendaraan listrik hari ini. Dan itu trennya terus naik, dari 4,7 juta dari kendaraan listrik di dunia, di China sekitar 2,7 juta. China dengan Indonesia itu enggak jauh," dia menambahkan.

Jika perkembangan mobil listrik semakin pesat dan tidak bisa terbendung lagi, dia membuka kemungkinan Pertamina dapat ikut bergelut di sektor industri baru tersebut. "Kita bisa juga masuk ke mobil listrik, tergantung regulasinya. Itu jadi bagian dari yang kita pikirkan," pungkas Mas'ud.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com