Merdeka.com - Subholding Pertamina New Renewable Energy, PT Pertamina Power Indonesia (PPI) menargetkan memiliki total kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 500 MW dari total potensi 1,5 GW dalam kurun lima tahun ke depan. Pada 2021, perusahaan akan merealisasikan 50 MW PLTS, di antaranya melalui pemasangan PLTS Atap di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Jawa.

Vice President Technical & Engineering Pertamina Power Indonesia, Norman Ginting mengatakan, untuk merealisasikan target kapasitas terpasang 50 MW dari PLTS pada 2021, termasuk di SPBU Pulau Jawa, perlu dukungan manufaktur dan EPC lokal.

"PLTS ini tidak hanya digunakan untuk perumahan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan listrik di sistem LNG Badak, termasuk di Dumai," kata Norman dalam Webinar SUKSE2S di Jakarta, Kamis (26/8).

Norman mengatakan, tantangan pengembangan bisnis PLTS di Indonesia adalah segregated networks, tarif listrik intermitten, grid constrain, dan regulasi. "Saya juga melihat hal lain, seperti proses perizinan karena ada isu over suplai sehingga BKPM menutup ruang bagi pengembang yang akan membangun PLTS. Hal ini menjadi kendala. Hal-hal seperti ini kita harapkan ada fasilitasi dari pemerintah sehingga bisa dipercepat pengembangannya," kata dia.

Sementara itu, PT Indika Energy Tbk sejak tiga tahun lalu melakukan transformasi bisnis dengan target intermediate, di mana pendapatan batu bara dan non batu bara bisa seimbang 50:50 pada 2025. Salah satu bentuk transformasi Indika tersebut dengan terjun ke bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Pada awal 2021 Indika juga telah mendirikan perusahaan join venture dengan salah satu pengembang PLTS di India. "Kami sebutnya EMITS. EMITS sudah mengembangkan lebih 550 MW di India, mayoritas kepemilikan dipegang TPG," ujar Wakil Direktur Utama & Group CEO PT Indika Energy Tbk Azis Armand.

Menurut Azis, target komitmen net zero emission akan dicapai Indika melalui perubahan portfolio, dan melakukan dekarbonisasi di anak usaha yang akan berkontribusi ke net zero emission. "Kami sudah diskusikan bahwa potensi PLTS sangat besar karena PLTS akan mempunyai suatu ekosistem tertentu. Kami ingin menjadi bagian dari ekosistem solar PV di Indonesia, baik melalui anak usaha EMITS dan lainnya," kata dia.

Direktur Pengembangan dan Niaga PJB, Iwan Purnama mengatakan, untuk pengembangan PLTS perlu dukungan kebijakan, seperti dimasukkan semua perencanaan yang ada dalam RUPTL. Selain itu, menciptakan pasar PLTS dengan meningkatkan kapasitas pengembangan dalam PLTS dan menetapkan target pengembangan PLTS yang jelas.

"Perlu harmonisasi antara suplai dan demand dalam rangka akselerasi penambahan pembangkit baru," kata Iwan

Menurut Iwan, dari sisi pengadaan juga diharapkan ada standarisasi aturan dan meningkatkan transparansi proses lelang, serta strandarisasi PPA yang bankable dengan alokasi risiko yang adil. Dari sisi eksekusi proyek ada kemudahan dan flesibilitas dalam perizinan dan penyiapan lahan, termasuk perizinan waduk yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Kemudian relaksasi persentase penggunaan permukaan waduk untuk mendanai PLTS terapung.

"Serta penguasaan teknologi dan kesiapan industri pendukung untuk bunga rendah," kata dia.

Pemanfaatan EBT di Indonesia Masih Rendah

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Baru Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya mengatakan, pemanfataan EBT di Indonesia masih rendah. Untuk itu, semua energi terbarukan akan dikembangkan, namun kecepatannya melihat dari teknologi dan competiveness teknologi tersebut.

"Teknologi surya besar tapi utilisasinya kecil. Saat ini kami sedang finalisasi pemuktahiran teknologi EBT, salah satunya surya yang potensinya besar," kata dia.

Salah satu pertimbangan Kementerian ESDM mendorong PLTS adalah harganya yang terus turun dan animo yang meningkat di Tanah Air. Untuk itu, regulasi untuk mendukung pengembangan PLTS dipersiapkan. Saat ini regulasi tersebut tingga menunggu selesainya RUPTL.

Kementerian ESDM mendorong adanya Permen PLTS Atap yang memberikan insentif lebih partisipasi masyarakat, yakni ketentuan ekspor yang lebih besar dari 65 persen dan kelebihan akumulasi selisih dinihilkan diperpanjang.

"Selain itu, jangka waktu permohonan PLTS Atap lebih singkat, adanya pusat pengaduan sistem PLTS atap untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan, perluasan tidak hanya pelanggan PLN saja tapi dari pelanggan di luar wilayah usaha non PLN, hingga mekanisme pelayanan diwajibkan," kata Chrisnawan.

Dia mengakui, pengembangan PLTS bukan tanpa tantangan, khususnya kemampuan industri solar PV dalam negeri yang baru pada tahap assembly modul surya. Pengembangan industri solar PV dalam negeri ada pada skala ekonomi yang kecil, sehingga tidak kompetitif.

"Salah satu komponen PLTS yang penting yaitu inverter belum dapat diproduksi dalam negeri, teknologi penyimpanan energi masih mahal, dan kemampuan produksi dalam negeri juga masih terbatas untuk mendukung proyek PLTS skala besar," kata Chrisnawan.