Pertamina Jawab Kritik Ahok soal Audit Proyek Kilang
Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) merespons kritik Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok terkait keinginan untuk audit terhadap banyaknya investor yang tertarik kepada perusahaan minyak dan gas (migas) plat merah tersebut.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menyatakan, direksi telah melakukan banyak perbaikan dan hal positif melalui eksplorasi aset migas dalam negeri dan luar negeri, peningkatan produksi, pembangunan kilang, maupun inovasi di hilir untuk memastikan BBM dan LPG sampai dan tersalurkan ke seluruh Indonesia.
"Untuk mewujudkan aspirasi pemegang saham, direksi perlu melakukan corporate action dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/9).
Menanggapi kritik Ahok soal utang Pertamina, Fajriyah menjelaskan bahwa untuk menjalankan target dan program perusahaan, Pertamina membutuhkan pendanaan baik dari dana internal perusahaan maupun eksternal yang dilakukan hati-hati dan profesional.
Dari sisi besaran rasio, misalnya debt to EBITDA dan debt to equity tetap diupayakan dalam kontrol yang wajar sebagai perusahaan yang sehat.
"Aspek keuangan ini juga di monitor oleh Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham. Begitu pula mekanisme yang dilakukan tetap mengacu pada regulasi yang ada," tegasnya.
Harapannya ke depan Pertamina dapat mewujudkan aspirasi stakeholder dengan tata kelola yang lebih baik. “Karena tentu kita semua ingin Pertamina terus tumbuh dan menjadi kebanggaan nasional," ujarnya.
Kritikan Ahok
Sebelumya Ahok menyatakan keinginan untuk melakukan audit terhadap proyek kilang minyak karena dinilai ada yang tidak benar dalam proses penyelenggaraannya.
Ahok menilai ada banyak tawaran kerja sama kepada Pertamina namun banyak yang ditolak, karena itu dia berinisiatif akan meminta audit.
Pertamina sendiri saat ini memiliki dan mengoperasikan enam kilang dengan kapasitas total sebesar 1.046,70 ribu barel. Salah satu kilang baru Pertamina sempat dijajaki dengan perusahaan migas Timur Tengah, Saudi Aramco, namun pada akhirnya batal. Kemudian ada investor negara lainnya tertarik terhadap kilang RDMP Cilacap.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BUMN Soal Pengganti Ahok di Pertamina: Belum Dipikirin
Ahok sudah mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina per tanggal 2 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Harta Kekayaanmya Ternyata Mencapai Rp53 Miliar
Ahok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.
Baca SelengkapnyaPertamina Raih 2 Penghargaan DiktiRistek 2023
Dua kategori penghargaan yang berhasil diraih Pertamina adalah Kategori Mitra dengan Inovasi Terbanyak dan Kategori Mitra dengan Komitmen Pendanaan Terbanyak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pertamina Respons Surat Pengunduran Diri Ahok
Ahok menyebutkan pengunduran diri ini terkait dengan dukungannya terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaMundur dari Komisaris Utama Pertamina, Ahok Ternyata Tuan Tanah yang Tak Punya Mobil dan Motor
Hengkangnya Ahok dari Pertamina karena akan fokus berkampanye memenangkan Ganjar-Mahfud dalam pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJalankan Ekonomi Hijau, Pertamina Patra Niaga Raih 12 Proper Emas dan 44 Proper Hijau
Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasinya dalam Proper 2023.
Baca SelengkapnyaAhok Mundur dari Komut Pertamina, Hasto PDIP: Spirit Kedepankan Etika
Hasto menyebut, mundurnya Ahok dari komisaris utama Pertamina merupakan gerakan etika.
Baca SelengkapnyaKisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPertamina Salurkan Rp141 Miliar untuk 5.116 UMKM, Paling Banyak di Jawa Tengah
Penyaluran tertinggi dana PUMK diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah sebesar Rp27,7 miliar, disusul Jawa Barat Rp20,1 miliar.
Baca Selengkapnya