Perpres Relaksasi DNI Bakal Diajukan ke Jokowi Pekan Ini
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan akan segera menyerahkan rancangan atau draft mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) ke Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.
"Akhir minggu ini akan kita naikkan ke presiden," kata Menko Darmin saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (26/11).
Sebelum diajukan ke presiden, pihaknya akan bertemu kembali dengan para pengusaha untuk mensosialisasikan paket kebijakan tersebut. Hal itu, akan disampaikannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang di gelar di Solo.
"Saya besok juga ke Solo. (target Perpres DNI) Minggu ini juga kita selesaikan," kata Darmin.
Sebelumnya, Ketua Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani menolak relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu karena dianggap kurang menarik investasi. Berkaca dari pengalaman 2016, pemerintah seharusnya tidak merelaksasi DNI tetapi harus merelaksasi investasi.
"Yang kami sepakat adalah relaksasi investasi jadi bukan DNI nya. Itu pada 2016 DNI pernah di buka tapi tidak efektif karena dari 23 yang dibuka, 17 tidak ada yang masuk. Artinya relaksasi DNI cenderung kurang efektif menarik investasi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/11).
Ajib mengatakan, kajian paket kebijakan ekonomi XVI yang mengatur Devisa Hasil Ekspor (DHE), perluasan tax holiday dan relaksasi DNI sebenarnya memiliki semangat yang positif untuk menarik investasi. Namun khusus DNI, cukup menimbulkan keresahan karena tidak memiliki alur yang jelas.
"Gini paket kebijakan XVI ini bagus karena spirit yang dibangun menarik investasi, karena tidak mungkin tutup CAD kita dari selisih jasa dan barang karena selisih ekspor dan impor luar biasa besar. Kita mau jualan apapun hilir kita belum bagus nilai tambah belum bagus cost ekonomi masih tinggi ketika produksi," jelasnya.
"Cara yang paling cepat mendatangkan investasi, pertanyaan selanjutnya ini relevan tidak? alurnya harus jelas, bukan menolak tapi yang kami kritisi relaksasi ini relevan tidak dengan komitmen tujuan menarik investasi. Bagaimana relaksasi DNI, kritisi satu per satu kalo mau tunda atau enggak itu domain kementerian. Kalau diterima kami bergandengan tangan dengan pemerintah kalau tidak ya kami berdiri sendiri," sambungnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaStaf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Nurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif
Upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri
Baca SelengkapnyaPaparkan Realisasi Investasi, Menteri Bahlil: Mudah-mudahan Saya Enggak Dikasih Nilai 11/100
Dia berharap agar penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBahlil soal Kondisi Kabinet Jokowi: Saya Nyaman-Nyaman Saja, Mungkin Ibu Risma Kali yang Enggak Nyaman
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut jika Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tak nyaman dengan situasi di kabinet.
Baca SelengkapnyaDinas Pariwisata Kaltim Siap Sukseskan Empat Agenda Besar Nasional
Dinpar Kaltim siap menyukseskan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dalam empat agenda besar nasional.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaNasDem DKI: Ahmad Sahroni Sosok Paling Kuat Maju Pilgub DKI 2024
Dukungan ini masih menjadi usulan internal setelh merangkum masukan dari dewan pimpinan cabang, daerah, hingga DPRD.
Baca Selengkapnya