Perpres Nilai Ekonomi Karbon Jadi Basis Penetapan Insentif Industri Hijau

Selasa, 30 November 2021 13:59 Reporter : Siti Nur Azzura
Perpres Nilai Ekonomi Karbon Jadi Basis Penetapan Insentif Industri Hijau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. ©2020 Foto: Lutfi/Humas Ekon

Merdeka.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan insentif untuk perusahaan yang telah menerapkan industri hijau.

"Untuk menerapkan standar dari emisi karbon di masing-masing subsektor, bahkan di masing-masing produk," kata Agus di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (30/11).

Dia menjelaskan, kurangnya insentif fiskal dan nonfiskal menjadi salah satu tantangan dalam mendukung pengembangan industri hijau di Indonesia.

Untuk itu, pihaknya akan merumuskan insentif industri hijau sebagai upaya mendukung komitmen Indonesia terhadap konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB Conference of the Parties (COP) Ke-26 di Glasgow, Skotlandia.

Menurutnya, komitmen Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia 2030 adalah bukti keseriusan dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum; pemutakhiran NDCs untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim; dan memperkuat kemitraan global.

Tantangan lain dalam mendukung pengembangan industri hijau di Indonesia, di antaranya industri hijau membutuhkan riset dan pengembangan (R&D) yang intensif dan dapat diaplikasikan secara multisektoral. "Kekinian teknologi juga menjadi syarat utama yang dibutuhkan industri nasional. Ini masih sangat kurang, baik dari sisi SDM, maupun fasilitas riset," ujar Agus.

Kedua, Kemenperin melihat bahwa banyak industri masih menggunakan mesin yang berteknologi lama, yang cenderung tidak efisien, menghasilkan limbah atau polusi yang cukup tinggi.

Ketiga, perubahan ke peralatan atau alat fabrikasi yang hijau dan efisien membutuhkan biaya tinggi, sehingga menciptakan keengganan dari sisi industri untuk menambah belanja modal mereka ke permesinan yang dapat mendorong efisiensi dan pengembangan industri hijau.

Keempat, industri hijau membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi dan berpengalaman, yang dinilai masih kurang. "Learning dan experience sharing masih kurang, sehingga tingkat kompetensi belum dapat mengikuti kemajuan green technology dalam sektor manufaktur," imbuhnya.

Namun demikian, meski dihadapkan sekian tantangan yang tidak ringan tersebut, Menperin menangkap gairah dan semangat yang tinggi dari para pelaku industri untuk menghadirkan industri yang lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan kelestarian alam.

"Kami di Kementerian Perindustrian sangat menyambut baik serta selalu siap memberikan pendampingan terhadap setiap inisiatif dan upaya para pelaku industri untuk merealisasikan komitmen green and sustainable industries," tandasnya. [azz]

Baca juga:
Permintaan Perak Global Naik 15 Persen
Jokowi: 8 Juta Mahasiswa akan Jadikan Indonesia Negara Industri yang Inklusif
Intip Kinerja Pupuk Kaltim yang Jadi Role Model Industri Tanah Air
Kemenperin Bakal Terapkan Substitusi Impor 35 Persen di 2022
Menperin Agus Berambisi Indonesia jadi Negara Petrokimia Terbesar di Asia Tenggara
Kemenperin: 3 Juta Kendaraan Listrik Mengaspal di Indonesia Pada 2030

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini