Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Permudah Penyaluran Bantuan, Pemerintah akan Integrasikan Satu Data

Permudah Penyaluran Bantuan, Pemerintah akan Integrasikan Satu Data Teknologi. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Taufik Hanafi mengatakan, data bantuan Pemerintah saat ini masih belum terkonsolidasi dengan baik. Untuk itu, diperlukan pengelolaan tata kelola data bantuan pemerintah.

"Artinya pengelolaan tata kelola data bantuan Pemerintah ini perlu terus kita lakukan penguatan-penguatan, konsolidasi dan integrasinya. Oleh karena itu pada pertemuan yang baik ini kita akan fokus pada pembahasan sistem informasi dana bantuan Pemerintah yang terintegrasi," kata Taufik dalam FGD Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi, Senin (1/3).

Dengan dilaksanakan FGD ini, pihaknya mengingatkan bahwa rencana kerja satu data Indonesia ini sudah mendapat arahan dari para Dewan pengarah satu data Indonesia. Data-data prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam agenda kerja satu data Indonesia salah satunya kebutuhan data yang bersifat mendesak.

Menurutnya dana bantuan Pemerintah termasuk salah satu data prioritas yang telah diagendakan sesuai arahan Dewan Pengarah. "Kenapa ini mendesak? terutama dalam kondisi pandemi covid-19, ini banyak sekali berbagai intervensi program-program bantuan Pemerintah yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat luas, terutama untuk pemulihan ekonomi," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 terkait Satu Data Indonesia sekaligus memastikan integrasi sistem informasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat berperan optimal untuk efektivitas penyaluran anggaran dana bantuan pemerintah,

Kementerian PPN/Bappenas mengadakan FGD yang juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat hingga BUMN, untuk membahas strategi penggunaan data sebagai basis pemberian bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan.

"Perperes satu data ini berkaitan dengan Tata Kelola. Jadi yang kita bahas terutama erat kaitannya dengan tata Kelola, karena tata Kelola ini akan menentukan kualitas keandalan dan timing daripada data yang kita butuhkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengendaliannya," pungkasnya.

4 Tantangan

Taufik Hanafi mengatakan data bantuan pemerintah saat ini masih belum terkonsolidasi dengan baik, lantaran masih terdapat 4 tantangan. "Pertama, belum adanya standarisasi yang kuat dan solid dalam data bantuan pemerintah," ujarnya.

Imbasnya banyak terdapat data yang tidak lengkap, NIK tidak lengkap, penerima bantuan tidak disertai NIK, dan kurangnya pemutakhiran terhadap data lokasi domisili dan status pekerjaan.

Kedua, tumpang tindih data yang mengakibatkan minimnya akurasi dalam penentuan target bantuan. Data penerima bantuan yang masih tumpah tindih, contoh terdapat KK yang menerima sembako regular dan sembako perluasan. Di sisi lain, terdapat beberapa NIK dalam 1 KK yang menerima bantuan yang sama.

Ketiga, mekanisme verifikasi dan validasi belum tertata rapi sehingga masih ada duplikasi data. Duplikasi NIK yang sama digunakan oleh lebih dari satu orang dalam daftar penerima bantuan.

"Contoh, 1 NIK digunakan dengan 6 nama berbeda dalam penerima PKH, sehingga seluruh nama tersebut menerima bantuan PKH," ujarnya.

Keempat, masih kurangnya SDM untuk komputasi dan analisa data sehingga masih ada data yang tidak padan. Tidak padannya data penerima bantuan PKH/sembako/usulan dengan data yang terdapat dalam DTKS dan data kependudukan (Disdukcapil).

Contoh, DTKS penerima bantuan berlokasi di Yogyakarta akan tetapi dalam Disdukcapil berlokasi di Brebes.

"Jadi 4 tantangan penting ini erat kaitannya dengan tata kelola data, Perpres satu data Indonesia itu hadir untuk merespon berkaitan dengan tata kelola data. Kita akan fokus pada bagaimana kita memperkuat tata kelola, sehingga data bantuan pemerintah itu bisa diintegrasikan dengan baik," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Pendukung Mas Ganjar Sabar, Jangan Sedih

Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Pendukung Mas Ganjar Sabar, Jangan Sedih

TPN Ganjar-Mahfud tengah mengumpulkan dugaan kecurangan selama proses Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya
PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan

PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan

PAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
KPU Ungkap Jumlah Pemilihan Ulang pada Pemilu 2019 dan 2024, Berikut Data Perbandingannya

KPU Ungkap Jumlah Pemilihan Ulang pada Pemilu 2019 dan 2024, Berikut Data Perbandingannya

Data itu dibeberkan KPU dalam rapat dengan DPR, Bawaslu dan Kemendagri terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PSI soal Temuan PPATK: Baiknya Dibuka ke Publik Secara Transparan

PSI soal Temuan PPATK: Baiknya Dibuka ke Publik Secara Transparan

Dengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.

Baca Selengkapnya
Bulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi

Bulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.

Baca Selengkapnya