Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, saat ini, akses pembiayaan masih menjadi hambatan utama bagi UMKM. Hal ini turut menghambat proses pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Salah satu tantangan utama bagi pemulihan ekonomi dan UMKM adalah akses pada pada pembiayaan," dalam webinar bertajuk OJK Dorong Perbankan Selamatkan UMKM dan Sektor Informal, Kamis (9/9).

Padahal, kata Menko Airlangga, UMKM sendiri merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional. Mengingat, dominasi jumlah unit usaha sektor tersebut di Indonesia.

"Di tahun 2010 jumlah UMKM mencapai 99,9 persen terhadap total unit usaha," tegasnya.

Selain itu, UMKM juga telah berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Yakni dengan menyerap pekerja sebesar 96,92 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

"Secara keseluruhan UMKM berkontribusi sebesar 60,5 persen terhadap PDB Indonesia," imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah bersama stakeholders terkait terus berupaya mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan. Diantaranya dengan meningkatkan kewajiban kredit UMKM di perbankan secara bertahap.

"Atas akses pembiayaan yang masih terbatas ini perlu segera di atasi, sehingga dapat membantu UMKM dan sektor informal untuk bertahan selama pandemi," tandasnya.

Pemerintah Beberkan Alasan UMKM Sulit dapat Pembiayaan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu motor penggerak ekonomi tanah air. Meski berperan penting, tak jarang banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan fasilitas pendanaan bagi usahanya.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Agus Santoso membeberkan beberapa hambatan dan kendala yang sering dialami baik oleh kreditur maupun debitur dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Dari sisi perbankan sebagai penyalur kredit, menurut catatan Kemenkop UKM, penyaluran kredit melalui perbankan masih berada di kisaran 20 persen.

"Ini sudah sesuai dengan peraturan eksisting. Memang angkanya masih segini-segini saja, kita ingin lebih besar, 22 persen, 25 persen atau sampai 30 persen," ujar Agus dalam webinar Infobank, Jumat (26/2).

Kemudian, skema produk kredit atau pembiayaan bank juga kadang tidak sesuai dengan nature usaha UMKM. Bank juga terkadang tidak memiliki informasi yang cukup tentang profil UMKM potensial yang bisa dibiayai.

"Lalu, persyaratan kredit UMKM cukup ketat karena adanya ketentuan terkait risk management bank yang berhubungan dengan permodalan bank," jelasnya.

Sementara, dari sisi debitur, UMKM masih memiliki persepsi risiko tinggi. UMKM juga masih minim informasi akses pasar untuk mendukung segmen usahanya.

Selain itu, kemampuan UMKMnya sendiri masih terbatas untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Kadang, ada pula UMKM yang belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, meskipun pemerintah sendiri mendorong adanya digitalisasi pencatatan keuangan usaha.

"Serta kurangnya literasi keuangan terkait alternatif pembiayaan UMKM. Saya kira ini perlu sosialisasi terus menerus," ujarnya.