Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memodernisasi jaringan pengawasan dan penegakan hukum. KKP bahkan telah menggunakan Jaringan Interpol I-24/7 untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penegakan hukumnya.

Upaya modernisasi pengawasan dan penegakan hukum ini merupakan salah satu strategi pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing (penangkapan ikan secara ilegal) dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

"Jaringan I-24/7 ini akan membantu kami untuk mengungkap kejahatan di bidang kelautan dan perikanan khususnya yang bersifat transnasional," kata Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, dalam keterangannya pada Kamis (6/5).

Antam menuturkan, saat ini pihaknya terus mendorong operasional jaringan untuk mendukung pengawasan dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Dia juga menjelaskan bahwa selain telah memiliki jaringan pada sejumlah Processing Unit yang telah terkonfigurasi dengan jaringan I-24/7, Ditjen PSDKP juga melakukan pelatihan kepada para operator agar dapat mengakses data base yang ada, diantaranya notices, stolen vessel, travel document, dan e-learning.

"Ada 6 operator dan 1 koordinator operator jaringan yang akan dilatih langsung dari NCB Interpol Indonesia mulai tanggal 5 – 7 Mei 2021," jelas Antam.

Sementara itu, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji, menyampaikan bahwa pemanfaatan jaringan Interpol I-24/7 ini merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PSDKP dan Divisi Hubinter POLRI Nomor 05/PKS-DJPSDKP/XII/2020 dan Nomor PKS/82/XII/2020 tentang Pemanfaatan Jaringan INTERPOL I24/7 dalam Pertukaran Data dan/atau Informasi, yang ditandatangani pada 15 Desember 2020.

"Ini merupakan bentuk sinergi dengan Polri dalam kaitannya dengan dukungan data dan informasi bagi aparat penegak hukum," ujar Nugroho.

Jaringan Interpol I-24/7 merupakan jaringan komunikasi global Interpol yang disebut sebagai Interpol Global Police Communication System (IGCS) dan bekerja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan, yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antara negara anggota Interpol.

Penggunaan Jaringan Interpol I-24/7 ini sendiri diharapkan dapat mendukung pengawasan perikanan karena dilengkapi sejumlah fitur seperti notice terkait modus operandi IUU Fishing, status kapal perikanan maupun program pelatihan online.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com [azz]

Baca juga:
Menteri Trenggono Harap Lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan jadi Pengusaha
Menteri Trenggono Bertemu Susi Pudjiastuti, Bahas soal Budi Daya Lobster?
Pelabuhan Mayangan Probolinggo Akan Jadi Sentra Ekonomi Perikanan, Ini Faktanya
Gunakan Kompresor saat Tangkap Ikan, 14 Nelayan Simeuleu Ditahan
PPNS KLHK dan Kementerian KKP Ajukan Uji Materi UU Tindak Pidana Pencucian Uang
Siap-Siap, Industri Perikanan Tangkap Bakal Dikenakan PNBP Mulai Juni