Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui ekonomi kawasan pesisir kurang tergarap lantaran ketiadaan infrastruktur. Padahal, di Indonesia terdapat 10.640 desa, sebanyak 7.000 desa berada di pinggir laut, dengan potensi ekonomi yang sangat besar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo mengaku sedang fokus mengatasi hal tersebut dengan melaksanakan program pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT) yang menelan anggaran sebesar Rp 30 miliar buat 48 desa di 16 kabupaten.

Fokus program ini adalah pembangunan infrastruktur menjadi fokus instansinya. Data menunjukkan kemiskinan menimpa 7,8 juta jiwa warga di kawasan pesisir. "KKP ingin melakukan intervensi secara fisik yang bisa dirasakan masyarakat pesisir," ujar Sharif saat membuka seminar di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/12).

Beberapa proyek infrastruktur yang telah dibangun meliputi jalan aspal, sarana air bersih, kakus, rehabilitasi rumah nelayan dan pembangunan drainase khusus pesisir. "Per desa kurang lebih mendapatkan Rp 400 juta.".

Setelah infrastruktur, program selanjutnya adalah menyasar pengembangan sumber daya manusia. Para nelayan bakal mendapatkan pelatihan yang dapat membantu meningkatkan keterampilan mengolah hasil laut. "Termasuk dalam program PDPT adalah upaya kita memberdayakan masyarakat pesisir untuk memecahkan masalah yang sesuai lokasi tempat tinggal mereka.".

Dia berharap dari 48 desa binaan tersebut, dapat mendorong munculnya 198 unit kegiatan usaha yang menawarkan produk alternatif kelautan, seperti kerajinan dari hasil laut. Beberapa kabupaten yang telah menjadi mitra KKP diantaranya Pacitan, Sukabumi, Kendal, Kulon Progo, Pinrang, Parigi Moutong, Seram Barat, dan Teluk Wondama.