Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membeberkan upaya pemerintah dalam melakukan reformasi di sektor pendidikan. Bahkan, di tengah kondisi pandemi Covid-19, pemerintah tetap ingin aktivitas belajar mengajar dilakukan, sekalipun tidak bertatap muka atau menggunakan digitalisasi.

Dia mengatakan, infrastruktur pendidikan menjadi salah satu yang disorot pemerintah. Bagaimana caranya para pelajar maupun mahasiswa tetap bisa melakukan pembelajaran dengan jarak jauh.

Sehingga dicetuskanlah anggaran untuk pemberian kouta belajar diperuntukan bagi pelajar, mahasiswa, madrasyah, dan pesantren yang nilainya mencapai Rp7,21 triliun. Anggaran tersebut diberikan sebagai fasilitas pemberian kouta internet untuk masing-masing pelajar.

"Ini saya belum berbicara konten pendidikan, baru kebutuhan dari situasi normal menjadi situasi yang harus pindah menjadi online. Ini membutuhkan sesuatu peningkatan yang sangat besar," kata Menteri Sri Mulyani dalam sebuah acara Cerita di Kemenkeu Mengajar, Senin (26/10).

Dia mengatakan, pada saat pemerintah mencetuskan ide untuk anggaran pembiayaan kuota internet bagi pelajar, justru mendapatkan pertanyaan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dirinya bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ditanyakan bagaimana jika ada satu keluarga yang memiliki anak dua atau tiga tetapi tidak mempunyai handphone untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar.

"Itu baru masalah infrastrukturnya yaitu hardwarenya, belum masalah membayar internet. Dan itu kita lihat observasi pemerintah begitu cepat. Wah ini kayaknya akan menimbulkan krisis dari sisi sekolah makanya Pak Nadiem itu yang terus-menerus meminta agar ada kuota untuk pelajar dan mahasiswa Rp7,21 triliun," sebut dia.

Selanjutnya

Bahkan, lanjut dia, ketika pemerintah punya niat baik untuk menganggarkan kouta internet, secara bersamaan timbul kekhawatiran dari pemerintahan. Saat itu, terbesit apakah pemerintah mempunyai data nama murid, nomor telepon, hingga kekhawatiran tidak digunakan secara tepat.

"Waktu punya niat baik pun kita struggling dengan data dengan sistem yang sering memunculkan tadi. Apakah ada akuntabilitas begitu dilancarkan semua senang ada survei mengatakan sebagian dipakai untuk game online," katanya.

"Tapi point saya adalah satu janganlah sampai keinginan kita untuk sempurna mencegah kita untuk berbuat sesuatu. Jadi kita tidak boleh menunggu sampai situasi bagus semua baru kita melakukan dalam situasi seperti ini," sambung dia.

Bendahara Negara ini melanjutkan, pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Di satu sisi pemerintah berpikir dalam jangka panjang harus tetap bisa menyelenggarakan proses pendidikan.

"Kita harus memanfaatkan krisis ini menggunakan krisis untuk mengubah. Coba sebagian di akselerasi dalam situasi seperti ini jangan kemudian mengambil excuse atau alasan ini tidak bisa dilakukan. Justru pada saat krisis kita ingin reformasi itu di akselerasi di semua hal, pendidikan, kesehatan, sosial dan juga dari sisi belanja pemerintah," tandas dia.