Merdeka.com - Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pemerintah melalui PP tersebut merinci besaran pesangon yang akan diterima tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini tertuang dalam BAB V Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 mengenai Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," demikian bunyi Pasal 40 seperti dikutip pada Senin (22/2).

PHK dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti disebabkan penggabungan usaha, efisiensi, dan penutupan perusahaan karena keadaan terpaksa. Hal ini mempengaruhi besaran uang uang pesangon yang diterima.

Misalnya, PHK yang dilakukan dengan alasan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan, dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar satu kali, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 tersebut.

Begitu pula ketentuan untuk PHK karena alasan pengambilalihan perusahaan.

Selain itu, dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa PHK karena alasan perusahan tutup karena keadaan memaksa (force majeure), maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40.

Berikut ketentuan uang pesangon tersebut:

a. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upahb. Masa kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upahc. Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upahd. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upahe. Masa kerja 4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upahf. Masa kerja 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upahg. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upahh. Masa kerja 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upahi. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 sembilan bulan upah

Mengenai uang penghargaan masa kerja, ketentuannya sebagai berikut:

a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upahb. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upahc. Masa kerja 9 tahun atau lebih tapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upahd. Masa kerja 12 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upahe. Masa kerja 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upahf. Masa kerja 18 tahun atau lebih tapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upahg. Masa kerja 21 tahun atau lebih tapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upahh. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan Upah

Sementara uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugurb. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerjac. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com