Merdeka.com - Kalangan perbankan nasional meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR), cukup beroperasi di desa desa tidak melakukan ekspansi ke perkotaan. Perbanas meminta dengan meningkatnya jumlah bank menuntut aturan perbankan yang jelas."Yang jelas perlu diatur peran bank milik negara, bank swasta, BPR, dan bank asing.” kata Ketua Perbankan Nasional Sigit Pramono, usai menghadiri HUT Bank kesejahteraan, di Hotel Four Season, Jakarta, Senin, (27/2).

Sigit menegaskan kelompok bank bukan menjadi permasalahan utama. Namun yang terpenting bagaimana manfaatnya terhadap ekonomi Indonesia. “Hal ini yang harus dilihat menyeluruh. Bukan hanya urusan jumlah bank atau bank mau dikurangi dan seterusnya,”.

Ia menilai, dilihat dari segmen pasar antara bank besar dengan BPR, saat ini bank besar masuk desa dan BPR masuk Kota. “Ini kan akhirnya tidak sehat. Harus ada komitmen BPR jangan masuk kota,” katanya. Harusadanya diskusi yang mengatur peran, jangkauan dan geografis antara bank umum dan BPR agar perannya lebih teratur.

BPR, kata Sigit, masih diperlukan karena mengacu pada keberagaman kemampuan ekonomi masyarakat dan BPR punya pasar tersendiri. “Kami harus lihat ulang lagi, mumpung ada regulator baru,” katanya.