Peralihan Pembangkit Listrik Fosil ke EBT Butuh Pendanaan, Termasuk Bayar Kompensasi
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengganti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) fosil bukan sesuatu yang mudah. Sebab, ada banyak hal yang perlu jadi pertimbangan dan membutuhkan desain strategi yang jelas sebelum diimplementasikan.
"Kita akan dorong pembangkit EBT berkembang tapi kita harus lihat posisi kita ini pada penggunaan pembangkit dengan batubara," kata Suahasil dalam acara diskusi bertajuk Energi Terbarukan: Sudut Pandang, Supply-Demand, Keterjangkauan, Tarif, Reliability dan Akses, Jakarta, Kamis (21/10).
Menggantikan pembangkit batubara dengan EBT tidak bisa dilakukan dengan mudah. Alasannya keberadaan pembangkit memiliki nilai kontrak tersendiri, baik dalam jangka pendek, menengah atau panjang. Kontrak kerja pembangkit juga mengandung nilai investasi yang harus masuk dalam perhitungan.
"Pembangkit ini punya kontrak dari PLN dan ini bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Dan ini juga berhubungan dengan iklim investasi karena dilihat dari institusi internasional. PLN juga diperhatikan dunia internasional," ungkap Suahasil.
Bila penggunaan pembangkit listrik fosil akan disegerakan waktu berakhirnya, maka harus ada dana yang disiapkan untuk membayar kompensasi investasi yang ditanam. Untuk itu dalam peralihan penggunaan pembangkit fosil ke pembangkit EBT diperlukan persiapan yang tidak sederhana.
"Karena itu kita harus hati-hati, kalau batubara diberhentikan lebih cepat dari waktunya (kontrak investasi) ini ada kompensasi. Sehingga kita butuh uang buat pembangkit fosil dan membangun pembangkit baru berbasis," kata dia.
Maka saat ini pemerintah tengah merancang desain dalam proses transisi ke energi bersih. Sebab hitungannya bukan hanya secara makro ekonomi tetapi menyangkut masalah menjaga iklim investasi dan ekosistem bisnis di dalamnya.
"Kalau hitungannya bisnis, maka nanti kita cari dan desain, berapa yang ditanggung APBN, berapa yang ditanggung dari internasional," kata dia.
Dia menambahkan, desain yang sedang dirancang pemerintah ini bisa menjadi acuan bagi dunia internasional. Sehingga desain yang sama bisa digunakan atau tidak untuk mendukung penurunan emisi di negara berkembang lainnya yang masih menggunakan pembangkit listrik dari fosil.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PLTU Ini Ganti Bahan Bakar Batu Bara dengan Sampah dan Limbah Uang Kertas, Emisi CO2 Langsung Turun 555.000 Ton
Masyarakat bisa berperan dalam menyediakan bahan baku biomassa, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.
Baca SelengkapnyaTernyata Tak Mudah Bangun Pembangkit Nuklir di Indonesia, Ini Dia Sejumlah Hambatannya
Fokus pemerintah dalam percepatan transisi energi Indonesia masih mengarah pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Baca SelengkapnyaGantikan Batu Bara, 30 Ton Olahan Sampah Dipasok ke Pabrik SBI untuk Jadi Bahan Bakar
Langkah ini untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus membantu perusahaan mendapatkan sumber energi alternatif.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dirut PLN Resmikan Rumah Bersama Transisi Energi Indonesia, Ini Tujuannya
Rumah bersama ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait untuk percepatan transisi EBT.
Baca SelengkapnyaKunjungi Fasilitas Pengolahan Sampah Jadi Bahan Bakar Pertama di Indonesia, Jokowi: Bisa Ganti Batu Bara 60 Ton per Hari
Selain pemanfaatan bahan bakar alternatif dari sampah perkotaan, SBI juga menerapkan ekonomi sirkular bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaCara Membersihkan Cobek Batu dengan Benar, Lakukan Hal Ini
Ternyata cobek batu tak cukup hanya dibersihkan dengan air saja, butuh teknik tersendiri untuk merawatnya.
Baca SelengkapnyaKejar Bauran EBT, PLTU di Jawa Tengah Campur Bahan Bakar Batu Bara dengan Biomassa
PLTU Adipala terus berinovasi menjadi PLTU, yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan biomassa sebagai bahan bakarnya.
Baca SelengkapnyaBupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaDorong Pemberdayaan Masyarakat, BUMI Resources Ambil Langkah Begini
Kepercayaan mengelola sumber daya alam seperti batu bara, harus disertai dengan langkah-langkah pelestarian lingkungan.
Baca Selengkapnya