Per September, Satgas Waspada Investasi temukan 405 aplikasi pinjaman online bodong

Jumat, 7 September 2018 15:12 Reporter : Anggun P. Situmorang
Per September, Satgas Waspada Investasi temukan 405 aplikasi pinjaman online bodong Konpers OJK soal temuan usaha pinjam uang online tidak berizin. ©2018 Merdeka.com/Anggun P Situmorang

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan usaha 182 entitas peer to peer lending atau usaha pinjam meminjam uang secara online. Penghentian ini dilakukan karena entitas tersebut tidak terdaftar dan memiliki izin usaha dari OJK.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan, berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi di Google Playstore, 182 entitas ini terbukti berpotensi merugikan masyarakat. Untuk itu, semua bentuk aplikasi yang terdapat di Google Playstore harus dihapus.

"Satgas waspada investasi kembali menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin OJK sesuai POJK 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat," ujarnya di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (7/9).

Dengan temuan ini, jumlah peer to peer lending tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi menjadi 405 entitas. Sebelumnya, Satgas menemukan 227 entitas peer to peer lending yang beroperasi tanpa izin OJK.

Namun, dua platform dari 227 aplikasi peer to peer lending tak berizin tersebut, telah mengurus izin dan terdaftar di OJK yaitu Bizloan dan KTA Kilat. Bizloan merupakan aplikasi milik dari PT Bank Commonwealth sedangkan KTA Kilat milik PT Pendanaan Teknologi Nusa.

Kepada entitas yang tidak berizin, Satgas Waspada Investasi meminta untuk segera menghentikan kegiatannya. Kedua, menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

"Ketiga, entitas ini juga kami imbau untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna. Serta keempat, kami imbau segera mengajukan pendaftaran ke OJK," jelasnya.

Satgas Waspada Investasi juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan dengan entitas yang tidak berizin tersebut karena tidak berada di bawah pengawasan OJK dan berpotensi merugikan masyarakat. [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini