Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp115,9 triliun hingga 30 September 2019. Adapun penyaluran KUR tersebut telah mencapai 82,79 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp140 triliun.

"Hal ini terlihat dari komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6 persen, KUR Kecil sebesar 35 persen dan KUR TKI sebesar 0,4 persen," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Airlangga mengatakan, manfaat KUR sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya. Adapun total debitur penerima KUR sampai dengan September 2019 sebanyak 4,1 juta orang.

"Untuk penyaluran KUR sektor produksi sampai 30 September 2019 mencapai 50,4 persen dari target minimal 60 persen," jelasnya.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian sejak 2015, pemerintah mengubah beberapa kebijakan KUR secara signifikan. Hasilnya, total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2019 sebesar Rp449,6 triliun dengan outstanding sejumlah Rp158,1 triliun.

Total debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 mencapai 18 juta debitur dengan 12 Juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang. Sedangkan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) terjaga di kisaran 1,23 persen.

Gandeng Bank Asing

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan menggandeng perbankan negara asing untuk menekan potensi kredit macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Adapun salah satu negara yang akan diajak bekerja sama adalah Jepang.

"Di antaranya memang banyak pekerja kita tidak memiliki akses perbankan. Nanti OJK menyarankan untuk kerjasama sama bank-bank di daerah penempatan di negara penempatan sehingga mereka bisa mengirimkan nyicil," ujar Ida saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/11).

Adapun negara selain Jepang yang akan diajak bekerjasama adalah Jerman. Proses kerjasama tersebut akan dilakukan antar pemerintah atau government to government. Proses kerjasama tersebut akan dimulai pada tahun depan.

"Kita berharap semakin tinggi angka penempatannya TKI di Jepang misalnya dan Jerman dan kita sedang mengupayakan bentuk GtoG. Jaminan perlindungan mereka bisa didapatkan karena proses GtoG dan tadi karena proses GtoG kita berusaha untuk dapat kerjasama di bank negara tersebut," jelasnya.

Selama ini, sistem pembayaran KUR oleh TKI hanya lancar di negara-negara yang memiliki bank asal Indonesia. Bank-bank BUMN terutama, banyak melakukan dorongan agar TKI rajin menyicil pinjaman. "(Bank BUMN) itu tidak masalah tapi ada beberapa bank yang tidak memiliki cabang di luar negeri. Kita akan kerjasama dengan bank-bank di negara setempat untuk mempermudah mereka," paparnya.