Per Juni 2022, Program Padat Karya Serap 49.427 Tenaga Kerja
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggulirkan program padat karya tunai (PKT) berupa pemeliharaan jalan dan jembatan yang menyerap 49.427 tenaga kerja hingga Juni 2022.
Program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (18/6).
Menteri Basuki berharap dengan terbukanya lapangan kerja, maka dapat membantu untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari tekanan pandemi COVID-19.
Dia mencontohkan program PKT atau infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) pada 2022 yang salah satunya dikerjakan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Program PKT itu, antara lain, pemeliharaan rutin jalan, jembatan, dan drainase yang mencakup penanganan ruas jalan nasional di seluruh Indonesia.
Program PKT bidang jalan dan jembatan Ditjen Bina Marga dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terbagi menjadi PKT rutin dan nonrutin.
Rincian Serapan Tenaga Kerja
Sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR per 16 Juni 2022, pekerjaan PKT bidang jalan dan jembatan Kementerian PUPR telah menyerap 49.427 tenaga kerja atau setara 1.578.748 hari orang kerja.
Untuk PKT rutin meliputi preservasi jalan senilai Rp1,91 triliun seperti pembersihan median jalan dan pengecatan marka. Progres fisik PKT pemeliharaan rutin jalan sudah mencapai 35,63 persen dengan capaian penyerapan tenaga kerja sebanyak 17.640 orang.
Selain jalan, PKT rutin juga dilaksanakan melalui pekerjaan pemeliharaan jembatan yang menggunakan skema swadaya masyarakat dengan anggaran sebesar Rp520 miliar seperti untuk pengecatan rangka jembatan. Saat ini, progres fisik mencapai 35,53 persen dengan capaian menyerap 4.861 tenaga kerja dari target 9.933 orang.
Pada pekerjaan PKT rutin Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR juga memfokuskan pada kegiatan revitalisasi drainase jalan nasional yang tersebar di 137 lokasi. Pembenahan drainase sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tersebut. Saat ini progres fisik pekerjaan revitalisasi drainase mencapai 43,56 persen dengan serapan tenaga kerja 9.035 orang.
Terakhir PKT nonrutin yang meliputi pekerjaan penanganan pada pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi. Pada 2022, PKT nonrutin telah dianggarkan sebesar Rp2,2 triliun untuk pekerjaan yang tersebar di 297 lokasi. Saat ini progres konstruksinya sudah mencapai 31,96 persen dengan serapan tenaga kerja 17.891 orang.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya
Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca SelengkapnyaPELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaAwasi Penyaluran Pupuk Subsidi, Pupuk Kaltim Resmi Perpanjang Kerja Sama dengan Kejati Kaltim
Hal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaKisah Pengusaha Percetakan di Jember Raup Omzet Rp400 Juta per Bulan, Rekrut Puluhan Tetangga jadi Karyawan Dadakan
Ia kebanjiran pesanan berbagai alat peraga kampanye untuk Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya