Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat telah menambah likuiditas di perbankan sebesar Rp680,89 triliun hingga 17 November 2020, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tambahan dana ini bersumber dari penurunan Giro Wa

jib Minimum (GWM) sebesar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sebesar Rp510,09 triliun.

"Stan kebijakan moneter adalah longgar tidak hanya pada suku bunga yang kami turunkan menjadi 3,75 persen tapi juga pelonggaran likuiditas," kata Gubernur BI Perry Warjiyo usai Rapat Dewan Gubernur BI November 2020 di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (19/11).

Perry mengatakan, longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK yakni 30,65 persen pada Oktober 2020 dan rendahnya rata-rata suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Overnight sekitar 3,29 persen pada Oktober 2020.

Meski kondisi likuiditas perbankan melimpah, namun Perry mengakui fungsi intermediasi sektor keuangan masih lemah karena permintaan domestik yang masih belum kuat dan perbankan yang menerapkan kehati-hatian akibat pandemi covid-19.

Fungsi intermediasi yang masih lemah itu tercermin dari pertumbuhan kredit pada kuartal III-2020 yang tercatat 0,12 persen secara tahunan (yoy), sedangkan kontras dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank mencapai 12,88 persen secara tahunan.

Kredit Mengalami Kontraksi

Menurut dia, perkembangan terkini menunjukkan pertumbuhan kredit mengalami kontraksi 0,47 persen secara tahunan pada Oktober 2020, sedangkan DPK tumbuh 12,12 persen (yoy).

Meski demikian, dia meyakini intermediasi perbankan diperkirakan mulai membaik pada masa mendatang sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi nasional salah satunya indikator kinerja korporasi yang membaik.

Membaiknya kinerja korporasi, ditunjukkan dengan peningkatan indikator penjualan dan kemampuan bayar mayoritas dunia usaha pada triwulan III-2020 dan diperkirakan berlanjut, didorong perbaikan ekonomi domestik dan global.

"BI akan melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif, dengan senantiasa memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas keuangan lainnya, untuk mendorong pemulihan kinerja intermediasi perbankan," tandasnya.