Merdeka.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmawarta menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI. Dalam rapat tersebut, dia menyebutkan realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) per 10 November 2020 telah mencapai Rp16,95 triliun.

Realisasi tersebut dilakukan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp3,5 triliun dari total Rp11 triliun sehingga sisanya Rp7,5 triliun direncanakan akan dicairkan pada Desember 2020.

"Realisasinya untuk Hutama Karya Rp3,5 triliun dan ini ada dua batch. Pertama dalam alokasi awal di APBN Rp3,5 triliun kemudian dalam PEN ditambahkan lagi Rp7,5 triliun," kata Isa, Senin (16/11).

Kemudian PT PLN (Persero) Rp5 triliun serta PT Permodalan Nasional Madani atau PNM (Persero) Rp1 triliun. "Untuk PNM ada dua batch, Rp1 triliun sudah dicairkan sementara Rp1,5 triliun sedang dalam proses InsyaAllah bulan ini bisa dicairkan," imbuhnya.

PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF (Persero) Rp1,75 triliun untuk mendukung perumahan serta PT Geo Dipa Energi (Persero) sebesar Rp0,7 triliun untuk pengembangan Dieng 2 dan Patuha 2.

"SMF ada Rp1,75 triliun. Memang tadinya lebih dari Rp2 triliun tapi dalam rangka PEN kami koreksi jadi Rp1,75 triliun dan sudah dicairkan," ujarnya.

Selanjutnya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) batch pertama Rp4 triliun untuk mendukung permodalan bisnis biasa dan Rp1 triliun untuk bisnis National Interest Account (NIA).

Untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) ada dua batch yaitu pertama adalah non tunai Rp268 miliar untuk konversi utang piutang negara menjadi saham tambahan modal pemerintah pada BPUI.Sementara untuk ITDC yang hanya ada satu batch Rp500 miliar, Isa menuturkan bulan ini akan dicairkan.

"Batch kedua Rp6 triliun tunai untuk support Jamkrindo dan Askrindo yaitu penjaminan UMKM. Jadi ini juga belum (cair) rencananya akhir bulan ini atau awal bulan depan," jelasnya.