Merdeka.com - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan berkelit bahwa pembolehan penyertaan modal pemegang lisensi waralaba setelah 250 gerai untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan. Jika penyertaan modal tersebut ditiadakan, dikhawatirkan standar makanan waralaba tidak akan terjaga.

Gita mengaku pewaralaba utama harus tetap mengontrol usahanya meski UKM dilibatkan. Alasannya standar pengolahan bahan makanan waralaba asing sangat ketat.

"Kita ingin waralaba ini memberdayakan UKM tapi dengan tetap menjaga bahwa cara motong tomatnya, motong lettuce-nya, bawangnya sesuai dengan standar dari pusat," ujar Gita di kantornya, Jumat (15/2).

Dia lantas mencontohkan, bila seorang pengusaha di Mamuju, Sulawesi, menyertakan modal di KFC, tidak bisa serta merta dia menggunakan pisau sendiri. Harus sesuai dengan aturan KFC pusat.

Gita menambahkan standarisasi akan melatih pengusaha lokal kenapa sebuah merek waralaba bisa mendunia. "Siapa tahu ada merek waralaba Indonesia baru bisa lahir dari pemberdayaan itu," cetusnya.

Selain itu, sistem penyertaan modal merupakan jalan tengah, supaya pemain besar sektor waralaba restoran, agar mau berbagi keuntungan dengan UKM di daerah. Karena sesungguhnya, kelompok usaha yang saat ini menguasai KFC atau McD di Indonesia statusnya juga pewaralaba dari Amerika, sehingga tidak berkewajiban mewaralabakan pada pihak ketiga.

"Kenapa pemikiran awal kita penyertaan modalnya 30-40 persen, karena itu lebih besar daripada (UKM) dapat 0," ungkapnya.

Dalam Permendag 07/2013, khususnya pasal 4, disebutkan bahwa gerai yang boleh dimiliki dan dikelola sendiri maksimal 250 unit. Bila sudah melebihi jumlah tersebut, investor waralaba restoran wajib mewaralabakan gerai berikutnya ke pihak ketiga.

Namun pemilik lisensi waralaba restoran mendapat kemudahan dengan tidak perlu sepenuhnya melepas kepemilikan anak usahanya ke pengusaha lain. Pada Pasal 5 beleid ini, pemilik waralaba bisa memilih opsi pola penyertaan modal, menggandeng pengusaha lokal di lokasi gerai itu berdiri.

Bila nilai investasi sebuah gerai kurang dari atau setara Rp 10 miliar, maka penyertaan modal dari pihak lain paling sedikit 40 persen. Sementara jika nilai investasinya lebih dari Rp 10 miliar, maka penyertaan modal dari pihak lain minimal 30 persen. Selebihnya manajemen tetap dikontrol pemilik lisensi waralaba.