Kaleidoskop 2019

Penyelundupan Garuda Indonesia Sampai Kasus Jiwasraya Bikin Heboh Sepanjang 2019

Senin, 23 Desember 2019 06:00 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Penyelundupan Garuda Indonesia Sampai Kasus Jiwasraya Bikin Heboh Sepanjang 2019 Penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Sepanjang 2019, Indonesia tak luput dari sejumlah kejadian yang menyita perhatian masyarakat luas. Salah satunya di bidang ekonomi. Kabar heboh dalam kaleidoskop 2019 kali ini tak hanya bersifat baik, namun banyak juga yang buruk.

Salah satu kabar baik yang membuat heboh tahun ini ialah dari proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Di mana, pemerintah akan menurunkan batas nilai kelulusan atau passing grade peserta tes CPNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menjelaskan penurunan tersebut lantaran tahun kemarin passing grade dinilai terlalu tinggi sehingga banyak peserta yang tidak lulus di Kabupaten/Kota.

Nilai ambang batas untuk formasi umum pada ketiga tahap seleksi itu ditetapkan, yakni 126 untuk TKP, 80 untuk TIU, dan 65 untuk TWK. Dengan begitu, nilai kumulatif SKD CPNS 2019 berjumlah 271.

Sebelumnya, nilai ambang batas SKD CPNS 2018, yakni 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Nah, itu salah satu kabar baik yang membuat heboh Indonesia tahun ini. Di samping itu, terdapat juga sejumlah kasus yang menyita perhatian masyarakat sepanjang 2019. Berikut merdeka.com akan merangkumnya dalam tulisan kaleidoskop 2019 berikut.

1 dari 5 halaman

1. Garuda Indonesia Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Kondisi kelam menyelimuti perjalanan bisnis Garuda Indonesia tahun ini. Di mana, terdapat sejumlah kasus yang menghebohkan maskapai pelat merah tersebut.

Pertama ialah kasus pelanggaran laporan keuangan tahun 2018 milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang membuat maskapai ini mendapat banyak sanksi dan denda. Pada akhirnya perseroan melakukan revisi dan terungkap bahwa perusahaan belum meraup keuntungan.

Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memeriksa Ari Askhara lantaran yang bersangkutan masuk ke dalam jajaran direksi dua perusahaan penerbangan berbeda. Yakni sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia serta Komisaris Utama di Sriwijaya Air dan Citilink.

Ketiga, kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh direksi Garuda Indonesia. Pada akhirnya, Menteri BUMN Erick Thohir memecat seluruh direksi termasuk Direktur Utama Ari Askhara yang terlibat dan buat malu perusahaan.

Keempat, menjamurnya anak usaha Garuda Indonesia. Bahkan, nama salah satu anak usaha menggelitik Menteri Erick Thohir, yakni Garuda Tauberes Indonesia. Selain itu, direksi Garuda Indonesia banyak menempati jabatan komisaris di anak usaha.

"Memberhentikan di seluruh perusahaan, saya juga kaget direksi jadi komisaris di anak perusahaan. Mustinya secara etika, saya nggak tahu aturan BUMN benar atau tidak. Mestinya, kalau sudah jadi Dirut maksimal dua (jabatan komisaris)," ujar Menteri Erick Thohir.

2 dari 5 halaman

2. Masalah Jiwasraya 10 Tahun Tak Temui Titik Terang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan persoalan tunggakan polis pembayaran nasabah PT Asuransi Jiwasraya merupakan masalah lama. Tepatnya sejak 10 tahun lalu.

Direktur Utama PT Jiwasraya (Persero), Hexana Tri Sasongko mengaku tidak menyanggupi untuk membayar polis jatuh tempo pada tahun ini. Di mana polis jatuh tempo Oktober hingga Desember sebesar Rp12,4 triliun, sementara total tunggakan sebesar Rp16,3 triliun.

"Tentu tidak bisa (membayar). Saya juga tidak bisa memastikan tanggal berapa," kata dia di Komisi VI DPR RI, Jakarta.

Dia menjelaskan perusahaan tidak mempunyai dana segar untuk bisa membayar polis jatuh tempo. Mengingat hingga September 2019 perusahaan masih mengantongi kerugian sebesar Rp23 triliun.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengatakan, asuransi Jiwasraya telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high grade atau keuntungan tinggi. Di antaranya penempatan investasi di saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial.

"5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik. Sisanya 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk," ucap dia.

Selain itu, penempatan reksa dana sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9 triliun. "Sebanyak 2 persen dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kerja baik. Sementara 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk," terang dia.

Akibatnya, PT Asuransi Jiwasraya sampe hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. "Hal ini merupakan perkiraan awal. Jadi Rp13,7 Triliun hanya perkiraan awal dan diduga ini akan lebih dari itu," ujar dia.

Korban kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya tidak hanya menimpa warga Indonesia tetapi juga warga negara asing (WNA). Di mana, 474 warga Korea Selatan terancam dananya sekitar Rp572 miliar di asuransi Jiwasraya tidak bisa dicairkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus memantau perkembangan penyelesaian masalah Jiwasraya ini. Adapun salah satu rencana penyehatan yang telah dilaksanakan oleh Jiwasraya adalah pembentukan anak perusahaan PT Asuransi Jiwasraya Putra. Terhadap rencana tersebut, OJK telah mengeluarkan izin usaha dan terus melakukan pemantauan persiapan operasionalnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir menjelaskan solusi lainnya adalah holdingisasi perusahaan asuransi untuk membantu arus kas. "Solusi salah satunya holdingisasi perusahaan asuransi sehingga bantu nasabah yang belum dapat kepastian, restrukturisasi prosesnya pasti berjalan, sudah gamblang tapi masih proses," kata Menteri Erick.

3 dari 5 halaman

3. Puluhan Ribu Ton Beras Bulog Busuk

Sekitar 20.000 ton stok cadangan beras pemerintah (CBP) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terancam busuk. Sebab, beras tersebut telah mendekam selama 4 bulan di gudang dan tak tersalurkan sehingga mengalami penurunan mutu dan terancam busuk bila terus dibiarkan.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi, mengungkapkan beberapa penyebab macetnya penyaluran beras tersebut sehingga mengalami penurunan mutu. Salah satunya adalah karena bencana alam.

Dia mengungkapkan, salah satu gudang Bulog terkena banjir sehingga merusak kualitas beras yang tersimpan di sana. Faktor kedua adalah adanya pengalihan program bantuan sosial (bansos) dari beras sejahtera (rastra), ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Tadi pengalihan dari rastra ke BPNT itu pengaruh juga. Kan dari 2,3 juta ton (penyaluran untuk bansos), sekarang jadi 300.000 ton, kan banyak. Dan beras itu kan barang mudah rusak. Coba taruh beras di rumah sebulan rusak tidak? Rusaklah. Apalagi BPNT dari 2017 untuk 45 kota, itu kan pengaruh ya, di antaranya," ungkapnya.

Faktor selanjutnya adalah kurangnya intensitas rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Kementerian Koordinator Perekonomian sejak pergantian menteri baru. Sehingga, sampai saat ini Bulog belum menerima arahan dalam menyalurkan CBP.

"Belum (ada penugasan lagi), tanya Pak Menteri yang baru saja," ujarnya.

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan melelang 20.000 ton beras stok lama yang sudah tersimpan dan tak tersalurkan lebih dari empat bulan. Beras akan dilelang di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kemudian jika memang tak laik konsumsi maka beras tersebut dapat diolah jadi ethanol. Dirut Bulog Budi Waseso menegaskan, lelang tersebut baru akan dilakukan jika sudah ada kepastian dari pemerintah untuk membayar selisih tersebut.

"Nanti tunggu Bu Menkeu jika ada kebijakan bahwa negara akan membayar selisihnya (ke Bulog). Hari ini tidak bisa apa-apa. Saya tahu Bu Menkeu sudah menyiapkan ini, hanya keputusannya belum, menunggu rakortas," tuturnya.

4 dari 5 halaman

4. Raibnya Uang di Perbankan

Kasus hilangnya uang nasabah perbankan kembali menyita perhatian publik di tahun ini. Salah satunya terjadi pada nasabah Bank Mandiri di Pekanbaru mengalami kehilangan saldo dan hanya tersisa Rp0. Mereka langsung berbondong-bondong mendatangi Kantor Cabang Mandiri Weekend di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Riau.

Andika (37), salah satu nasabah Bank Mandiri mengatakan, dia kehilangan saldo Rp15 juta di rekeningnya. Bank Mandiri mengungkap penyebab terjadinya gangguan sistem yang menyebabkan adanya perubahan saldo pada data 10 persen nasabahnya. Hal ini disampaikan oleh Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas.

Selain itu, turut terjadi di mana sebanyak 69 nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Kupang mengaku kehilangan uang mereka dalam rekening. Dana yang disimpan dikuras oknum tak bertanggung jawab. Uang yang berada di dalam rekening nasabah itu diketahui ditarik tanpa sepengetahuan nasabah melalui penarikan tunai.

Puluhan nasabah baru menyadari kondisi tersebut setelah mendapat notifikasi melalui SMS Banking BNI pada kurun waktu Rabu (12/9) malam hingga Kamis (13/9) pagi. Dari investigasi tim kantor pusat, menyatakan bahwa terkurasnya uang nasabah diduga terjadi akibat kejahatan skimming yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terbaru, petugas Satpol PP di Jakarta Barat berinisial MO diperiksa Polda Metro Jaya karena diduga terlibat kasus pencucian uang melalui Bank DKI sebesar Rp32 miliar. Diduga, MO melakukan aksi tersebut tidak seorang diri, namun bersama dengan beberapa rekannya yang lain.

Dikabarkan bahwa telah terjadi pengambilan uang dalam jumlah tak wajar oleh beberapa orang oknum petugas Satpol PP melalui mesin ATM Bersama dengan media kartu ATM Bank DKI. Namun ketika uang diambil oleh pelaku yang memiliki rekening Bank DKI, saldo dalam tabungannya tidak berkurang sama sekali sehingga tindakan ini kembali diulang oleh para pelaku.

Bank DKI Jakarta telah melaporkan kasus dugaan pembobolan ke penegak hukum dan manajemen bank ini menjamin keamanan dana nasabah. "Kejadian ini dilakukan pada ATM bank lain. Sejak awal kami sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait atas permasalahan ini," kata Herry.

5 dari 5 halaman

5. Tiket Pesawat Mahal

Pada 2019, Indonesia juga dihebohkan dengan mahalnya harga tiket pesawat. Sebagai solusi, pemerintah memutuskan penurunan harga tiket pesawat sebesar 50 persen dari tarif batas atas (TBA).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, kembali menegaskan pemberlakuan penurunan tiket pesawat merupakan upaya pemerintah agar harga tiket dapat dijangkau oleh masyarakat. "Yang jelas itu adalah upaya dari pemerintah untuk memberikan suatu tiket yang terjangkau bagi masyarakat," kata dia.

Pemerintah menyatakan pemberlakuan penurunan tiket pesawat 50 persen mulai dilakukan pada Kamis 11 Juli 2019. Adapun, 3 hari penjualan tiket murah ini, berlaku pada Selasa, Kamis dan Sabtu.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono, melanjutkan maskapai Citilink sendiri sepakat untuk menjual tiket penerbangan murah sebanyak 62 penerbangan per harinya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB dengan menyiapkan sebanyak 3.348 kursi.

Sedangkan untuk maskapai Lion Air Group sendiri akan menyediakan 146 penerbangan per hari di waktu dan jam-jam tertentu yang telah diatur oleh pemerintah dengan menyiapkan sebanyak 8.278 kursi. Adapun secara total kursi yang disediakan kedua maskapai dalam sehari yakni sebanyak 11.626 kursi

"Jadi rekan-rekan sekalian ada 62 flight Citilink dan 146 flight Lion Air yang kita dedikasikan per hari untuk menyediakan penerbangan murah dengan penurunan 50 persen dari TBA untuk 30 persen dari alokasi," katanya. [bim]

Baca juga:
Kasus-kasus Kehilangan Barang Mewah di Bagasi Pesawat, Nilainya Hingga Ratusan Juta
AS Dakwa Mantan Dirut Garuda Atas Dugaan Ekspor Ilegal Suku Cadang Pesawat ke Iran
Sebut Suami Pilot Bukan Sopir Ojol, Iis Dahlia Jadi Pembicaraan di 'Gojek24jam'
Bos Jiwasraya Dapat Banyak Tekanan Bongkar Kasus Menahun, Erick Thohir Pasang Badan
Curhatan Erick Thohir Soal Jiwasraya Hingga Dituduh Terima Uang Rp200 Miliar
Penyelamatan Jiwasraya, Presiden Jokowi Resmikan Holding BUMN Asuransi Hari Ini

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini