Merdeka.com - Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut bahwa Presiden Joko Widodo akan menandatangani pembentukan holding BUMN asuransi. Ini merupakan langkah awal pemberian kepastian pengembalian pendanaan bagi nasabah PT Asuransi Jiwasraya.

"Nah di situ mungkin ada kira-kira Rp1,5 triliun - Rp2 triliun per tahun," kata Erick di Jakarta, Senin (23/12).

Erick mengatakan, solusi dari masalah ini harus dilakukan bertahap sebab tidak bisa dilakukan sekaligus. Pembentukan holding asuransi adalah upaya menyehatkan perusahaan asuransi ini.

Pembentukan holding asuransi ini kata Erick sebagai langkah awal mengatasi masalah yang ada di perusahaan asuransi negara. Akan ada langkah-langkah lainnya yang bakal dilakukan pemerintah sebagai solusi kepada para nasabah berupa kepastian pengembalian dana.

"Karena walau bagaimana ini uang publik, uang rakyat," ujarnya.

Erick memastikan akan ada langkah-langkah lanjutan dari sisi korporasi. Hanya saja dia belum mau membeberkan untuk menghindari salah persepsi di ruang publik.

Rencananya proses holding ini akan memakan waktu satu sampai dua bulan. Tujuannya ada pergerakan uang masuk (cash flow) lebih dulu. Cara ini sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan solusi. "Apakah itu jadi bagian dari skenario pemerintah kan tidak, itu oknum," kata Erick.

Sri Mulyani Sebut Kasus Jiwasraya Serius dan sedang Ditangani Kejagung

Penuntasan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi Saving Plan, dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah diserahkan ke ranah hukum.

"Kalau ditemui adanya pelanggaran apakah itu dari sisi tata kelola perusahaan, entah itu dari sisi keputusan atau kepengurusan, atau sifatnya perdata atau pidana kami serahkan semuanya kepada Pak Jaksa Agung dan timnya yang sekarang sedang melakukan penelitian," ucap Sri Mulyani di Gedung BPPT, Jakarta, Sabtu (21/12)

Sri Mulyani terus berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Tohir untuk mendalami kasus ini dan mencari solusi terbaik menyelamatkan Jiwasraya.

"Persoalannya memang sangat besar dan sangat serius. Jadi kita juga akan melihat dari semua segi, kalau dari sisi keuangannya sendiri, neracanya kewajiban-kewajiban sudah jatuh tempo, dan bagaimana kita akan mengatasinya itu sedang dan terus diformulasikan oleh kementerian BUMN untuk dikoordinasikan dengan kami," ucapnya.

Sri Mulyani berharap agar kasus asuransi Jiwasraya yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp13,7 triliun itu bisa segera diselesaikan.

"Tentu kami berharap kita akan terus segera bisa menuntaskan langkah-langkah ini, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang kebetulan dimiliki oleh pemerintah," sambungnya.