Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penyatuan zona waktu belum jelas

Penyatuan zona waktu belum jelas Peta. www.indonesia-tourism.com

Merdeka.com - Rencana penyatuan zona waktu yang direncanakan akan diimplementasikan pada Oktober tahun ini, terancam molor dari rencana awal. Alasannya, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait implementasi rencana ini.

Deputi Menko Perekonomian bidang infrastruktur Lucky Eko Wurianto mengungkapkan, jika rencana tersebut ingin diterapkan tahun ini, keputusan harus sudah ditetapkan pada bulan ini. "Batas waktunya adalah pertengahan sampai akhir Juli ini," ujarnya saat ditemui di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (4/7).

Keputusan jadi atau tidaknya penerapan penyeragaman zona waktu ini, diperlukan untuk langkah sosialisasi rencana ini. "Kita mengharapkan arahan tapi kalau itu belum ada, ya bisa tidak jadi atau mundur," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah belum memutuskan waktu yang tepat untuk implementasi penyatuan zona waktu di Indonesia. Padahal sebelumnya dikabarkan bahwa rencana ini akan dijalankan tepat saat peringatan hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2012.

Pembahasan penetapan waktu implementasi penyeragaman zona waktu belum sampai di tahap sidang kabinet. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, rencana penyatuan zona waktu masih dalam tahap kajian. 

Terutama kajian terhadap dampaknya di masyarakat. "Ada yang tidak setuju tetapi banyak yang setuju, semuanya itu kita tampung. Ini semua untuk kebaikan bangsa ini," ujar Hatta beberapa waktu lalu.

(mdk/oer)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sebelum Buka Keran Impor, Pemerintah Diingatkan untuk Utamakan Sapi Lokal

Sebelum Buka Keran Impor, Pemerintah Diingatkan untuk Utamakan Sapi Lokal

Timing dari impor tersebut juga harus dipikirkan Kementerian Perdagangan RI.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 2024 Jatuh pada Selasa 12 Maret

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 2024 Jatuh pada Selasa 12 Maret

Penetapan awal Ramadan 2024 ini berdasarkan hasil pemantauan lokasi titik rukyatul hilal di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
19.000 Lebih Pemudik Padati Stasiun Gambir, 40 Rangkaian Kereta Disiapkan Tiap Hari

19.000 Lebih Pemudik Padati Stasiun Gambir, 40 Rangkaian Kereta Disiapkan Tiap Hari

Pemudik yang turun di zona drop off terlihat membawa tas dan banyak barang hingga ke area tunggu

Baca Selengkapnya
Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Izinkan ASN WFH pada 16-17 April, Begini Aturan Lengkapnya

Pemerintah Izinkan ASN WFH pada 16-17 April, Begini Aturan Lengkapnya

Pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Baca Selengkapnya