Merdeka.com - Pemerintah resmi membatalkan pelaksanaan penyatuan zona waktu yang rencananya akan dilakukan pada 28 Oktober atau bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda. Padahal, sebelumnya, Kementerian Koordinator Perekonomian ngotot untuk menjadikan waktu Indonesia tengah sebagai acuan seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berkilah jika rencana penyatuan zona waktu masih sebatas wacana dan dalam tahap pengkajian. "Itu kan baru satu wacana yang kita gulirkan terus. Namanya juga pembahasan ada yang pro ada yang kontra," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (26/7).

Dia mengatakan pihaknya telah mendengarkan segala masukan dari berbagai aspek masyarakat jika rencana penyatuan jadi direalisasikan. "Semua dimasukkan nanti sampai pada satu keputusan," tuturnya.

Padahal, sebelumnya Hatta Rajasa optimis jika pelaksanaan satu zona waktu bisa dilakukan oleh pemerintah. Saat itu, dia mengklaim konsep tersebut sudah disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sekarang sedang kita perdalam lagi," kata Hatta medio Mei lalu.

Pemerintah meyakini penyatuan zona waktu bakal menggairahkan aktivitas perekonomian nasional. Selanjutnya, peningkatan perekonomian memberikan keuntungan finansial pada Indonesia.

Dengan menyeragamkan waktu di Indonesia, waktu untuk bekerja akan lebih maksimal. "Bagi saya efek itu bagus, jadi orang lebih awal bekerja," ujar Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian bidang  Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (23/5)

Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) menyatakan penyatuan zona waktu bermanfaat dalam bidang pendidikan seperti penggunaan e-education. Sementara untuk aspek birokrasi, diyakini jam kerja PNS yang bisa lebih panjang secara kualitas. 

"Karena mereka di seluruh pelosok Indonesia bisa lebih banyak bertemu secara online atau koordinasi dari Sabang sampai Merauke," katanya  Kepala Divisi Humas dan Promosi KP3EI Edib Muslim disela Seminar MP3EI, Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/7).