Merdeka.com - Pemerintah pada tahun ini tengah gencar membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di berbagai sektor. Salah satunya seperti holding BUMN infrastruktur yang saat ini tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

Ekonom senior sekaligus Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Cyrillus Harinowo mengatakan, tentu ada risiko dan tantangan yang akan dihadapi dari proses holding masing-masing perusahaan pelat merah tersebut.

"Pertama dan paling berat adalah menyatukan culture. Contohnya di perbankan, pasti masing-masing merasa saya lebih dari kamu, saya-lah yang seharusnya menjadi leadernya. Isu ini selalu muncul. Begitu juga untuk karya, tetapi ini salah satu cara untuk lebih membesarkan satu bisnis dari yang kelas lokal dan nasional menjadi kelas regional. Saya harus mengakat topi kepada teman-teman BUMN," ujarnya di Jakarta Pusat, Kamis (7/2).

Sedangkan untuk manfaatnya, lanjut dia, keuntungan dari proses penggabungan BUMN ialah semakin kuatnya finansial perusahaan. Ini disebabkan terintegrasinya masing-masing perusahaan pelat merah itu.

"Dengan adanya holding, kekuatan yang tadinya terpecah-pecah, akhirnya menjadi terkonsolidasi. Holdingnisasi masih jauh lebih mudah dibandingkan dengan merger. Seperti waktu Bank Mandiri berdiri, itu luar biasa sekali karena menyatukan culture, menyatukan orang, termasuk menyatukan sistem informasinya. Dulu dari 4 bank ada kalau tidak salah ada 8 sistem yang harus dijadikan satu sistem," ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah pada tahun 2015 mengalokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp 290 triliun atau melonjak 63 persen dibandingkan anggaran di tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2016 anggaran infrastruktur bertambah Iagi menjadi Rp 314 triliun, dimana porsi belanja Infrastruktur pemerintah pusat menjadi lebih kecil dan transfer ke daerah meningkat. Tahun 2017, naik Iagi menjadi Rp 400,9 triliun, dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp 409,1 trlllun.

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6.com