Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penyaluran BLT Dana Desa di 7 Provinsi Masih di Bawah 50 Persen

Penyaluran BLT Dana Desa di 7 Provinsi Masih di Bawah 50 Persen Pembagian BLT. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, menyebut masih ada tujuh provinsi dengan angka penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di bawah 50 persen. Penyebab terhambatnya pun beragam.

Dia menjelaskan lima provinsi di antaranya yaitu Banten dengan persentase penyaluran 20 persen, Papua 20 persen, Kalimantan Barat 29 persen, Maluku Utara 42 persen, Maluku 44 persen, Papua Barat 44 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 44 persen.

"Memang kita masih dapati BLT di tujuh provinsi masih di bawah 50 persen. Karena latar belakangnya beragam," kata pria yang akrab di sapa Gus Menteri di Kantornya, Selasa, (2/6).

Kata dia, rendahnya angka penyaluran di provinsi Banten diakibatkan oleh ego sektoral di tingkat bupati/walikota daerah tersebut. Mengingat pemerintah daerah setempat lebih memprioritaskan penyaluran BLT dari provinsi atau kabupaten/kota yang nilainya sama dengan BLT Dana Desa yaitu Rp600.000.

Untuk itu, pemerintah pusat meminta bupati/walikota se-Banten agar segera memprioritaskan penyaluran BLT Dana Desa. Apalagi, sejumlah kepala desa mengaku kewalahan dalam mengantisipasi gelombang protes dari warganya yang terdampak pandemi Covid-19.

Provinsi Selanjutnya

Kemudian, provinsi Kalimantan Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua lebih disebabkan oleh persoalan akses wilayah yang mayoritas penerima manfaat tinggal di daerah terpencil. Bahkan, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mengusulkan adanya tambahan anggaran yang dialokasikan bagi sektor transportasi pengangkut uang BLT Dana Desa.

"Kami pun kesulitan, untuk mendapatkan informasi penyaluran BLT. Setidaknya butuh waktu komunikasi hingga tiga hari," terangnya.

Sementara itu, terhambatnya penyaluran BLT Dana Desa di provinsi NTT lebih diakibatkan oleh sejumlah perangkat desa yang baru dilantik. Imbasnya APBD untuk daerah tersebut belum disusun sehingga menghambat penyaluran BLT Dana Desa.

Kendati demikian, Gus Menteri mengaku puas dengan realisasi BLT-Dana Desa telah tersalur sebanyak 55.042 desa hingga Senin (1/6). Ini setara 73 persen dari total 74.953 desa yang akan menerima BLT.

Selain itu, tercatat sebanyak 5.806.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima BLT-DD. Untuk anggaran yang disalurkan mencapai Rp3.484.140.000.000 atau sekitar Rp3,484 triliun.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Densus 88 Ungkap Peran Tangkapan Baru Teroris Jaringan Solo Raya dan Banten

Densus 88 Ungkap Peran Tangkapan Baru Teroris Jaringan Solo Raya dan Banten

Densus 88 juga berhasil menangkap satu tersangka teroris lainnya inisial NK yang diduga terafiliasi kelompok Jaringan Anshor Daulah (JAD) di Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Bulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi

Bulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Survei BI: Harga Beras Paling Tinggi di Kalteng, Hampir Rp19.000 per Kg

Survei BI: Harga Beras Paling Tinggi di Kalteng, Hampir Rp19.000 per Kg

Kenaikan harga beras tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang hampir mencapai Rp19.000 per kilogram (kg).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Dikritik Tom Lembong, Hilirisasi Nikel Justru Buat Ekonomi Maluku Utara Tumbuh 20,49 Persen

Dikritik Tom Lembong, Hilirisasi Nikel Justru Buat Ekonomi Maluku Utara Tumbuh 20,49 Persen

Berdasarkan data BPS, Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2023.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Survei Litbang Kompas Catat 87 Persen Masyarakat Puas Kinerja Polri

Survei Litbang Kompas Catat 87 Persen Masyarakat Puas Kinerja Polri

Lebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas

Baca Selengkapnya
MK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang

MK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang

MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.

Baca Selengkapnya
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Baca Selengkapnya