Merdeka.com - Sekjen Indonesia Fintech Society, Karaniya Dharmasaputra mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan platform digital memangkas rantai panjang proses yang selama ini digunakan. Apalagi di masyarakat, isu pembagian bansos kerap bersifat subjektif dan melahirkan perantara.

"Satu persoalan di bansos ini ada isu orang atau perantara. Ini membuat distorsi," kata Karaniya dalam Press Briefing: Digitalisasi Bansos untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Penyaluran Bansos, Jakarta, Selasa (9/3).

Kehadiran perantara atau calo ini membuat penerima bansos tidak menerima bantuan secara utuh. Penerima bansos harus rela jatahnya terpotong demi membayar jasa sang perantara.

"Dananya ini masuk ke middleman (perantara) jadi misalnya harusnya terima Rp600.000 per tahapan, tapi karena ini tidak diterima sepenuhnya," kata dia.

Lewat platform digital, kemungkinan adanya perantara atau calo pun bisa dikurangi secara perlahan. Hal ini tercermin dari program Kartu Prakerja yang menggunakan teknologi digital dalam prosesnya.

Para penerima manfaat program ini bisa mendaftarkan diri secara individu. Tidak memerlukan pendaftaran dan validasi data secara berjenjang dari tingkat kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi dan pemerintah pusat.

Tingkat Keberhasilan

Tingkat keberhasilannya pun kata Karaniya hampir 100 persen. Sehingga program Kartu Prakerja menjadi contoh pemangkasan distorsi yang selama ini menghambat penyaluran bansos.

"Makanya Prakerja ini bisa digunakan sebagai contoh karena banyak distorsi yang menghambat penyaluran bansos diselesaikan," kata dia mengakhiri.