Merdeka.com -  

Pelarangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kendaraan dinas Kementerian, BUMN dan BUMD pada 1 Juni. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim adanya peningkatan penjualan BBM non subsidi seperti pertamax.

Data yang diterima Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ada penurunan penjualan premium sebanyak 2,4 persen dan kenaikan pertamax mencapai 8,4 persen. "Dari 1 hingga 10 Juni ada penurunan penjualan premium," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Legowo di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (15/6).

Dia mengatakan masih ada kendaraan dinas yang pemasangan stiker larangan penggunaan BBM subsidi  tidak ditempel pada tempatnya. Stiker kecil di depan kiri, yang besar di belakang mobil. "Hari kami laporkan kemajuannya, kita saling mengisi, apa yang kurang." ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan pegawai kementerian dan lembaga atau pegawai negeri sipil (PNS) dilarang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 Juni. Hal ini untuk menjalankan rencana pemerintah dalam penghematan energi nasional. Larangan penggunaan premium oleh PNS dan Mobil dinas kementerian, BUMN dan BUMD diberlakukan di Jabodetabek. Kemudian untuk Jawa Bali akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang.