Merdeka.com - Pemerintah memutuskan penyetaraan gaji para perangkat desa baru akan dimulai pada 2020. Menteri Keuangan, Sri Mulyani ‎Indrawati, mengatakan penyetaraan di 2020 ini karena harus ada penyesuaian anggaran daerah untuk gaji kepala dan perangkat desa. Sehingga anggaran di 2019 yang sudah dialokasikan tidak harus mengalami perubahan.

"Untuk 2019 ini yang dilakukan adalah untuk siltap kita desain di mana untuk setiap daerah kabupaten kota itu berbeda-beda kapasitas fiskalnya, sehingga untuk tidak menciptakan perubahan di dalam anggaran terutama APBD maka pelaksanaan transisi di 2019 ini akan dilihat dari sisi konteks kapasitas keuangannya," ujar dia di ‎Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (20/2).

Sementara, jika mulai dilaksanakan di 2020, maka alokasi anggarannya bisa disusun pada tahun ini. Sehingga penyesuaian bisa mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2020 nanti.

"Tapi untuk persiapan nanti kita lihat untuk 2019. Kalau 2020, karena kita sudah bisa rencanakan dari sekarang, maka nanti perhitungan mengenai silkap sudah bisa kita masukan dalam perhitungan untuk DAU sehingga mereka bisa melakukan transfer ADD ke desa sehingga mereka mampu untuk membayarkannya.‎ Kalau untuk yang 2020, itu nanti kita lihat. Kalau 2020 pasti mulainya Januari karena itu sudah mulai direncanakan dalam anggaran," kata dia.

Namun demikian, lanjut Menteri Sri Mulyani, masalah penyetaraan gaji ini masih akan terus dibahas di tingkat pusat dengan melibatkan pemerintah daerah. "Karena ini masih di tengah jalan, jadi kita melihat transisinya," tandas dia.

Sebelumnya, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yang salah satunya ditandatangani Menteri Sri Mulyani memutuskan untuk menyetarakan gaji kepala desa (kades) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II A mulai Maret 2019. Persiapan dari keputusan ini pun ditargetkan selesai sebelum Februari 2019, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Reporter: Septian DenySumber: Liputan6.com